Raih WTP dari BPK, Wakil Ketua DPRD Bandung Barat Ingatkan Pemda Tak Berpuas Diri

INILAHKORAN.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. 

Capaian ini menjadi bukti diakuinya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, namun DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengingatkan bahwa prestasi administratif itu tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri.

Wakil Ketua DPRD KBB, Asep Dedi mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran eksekutif yang berhasil mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Namun, ia mengingatkan akan pentingnya memahami batasan makna opini WTP tersebut. 

Asep menyebut, penilaian itu hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan ukuran langsung dari kualitas pembangunan, pelayanan publik, maupun tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Kita patut bersyukur dan mengapresiasi capaian ini. Namun, kita juga harus jujur melihat realitas di lapangan. Opini WTP bukanlah jaminan bahwa semua masalah sudah selesai," kata Asep, Kamis (11/6/2026).

Politisi yang juga menjabat Ketua DPC PKB Bandung Barat ini menegaskan, raihan WTP harus dijadikan titik awal untuk mempercepat penyelesaian berbagai pekerjaan rumah yang masih menumpuk. 

"Salah satu aspek yang paling mendesak adalah perbaikan infrastruktur yang masih menjadi keluhan utama warga di berbagai wilayah," katanya.

Asep menyebut, masih banyak ruas jalan yang rusak dan belum teraspal, jaringan irigasi yang tidak berfungsi maksimal, serta sarana umum yang pembangunannya belum merata.

“Infrastruktur itu fondasi utama. Jika jalannya rusak, irigasinya macet, maka pertumbuhan ekonomi akan terhambat dan hasil pembangunan tidak bisa dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat,” sebutnya.

Di sektor pelayanan dasar, Asep juga menilai masih terdapat kesenjangan yang harus segera ditutup. Akses pendidikan yang berkualitas belum merata, terutama di daerah terpencil, diiringi kekurangan sarana prasarana dan tenaga pengajar. 

"Hal yang sama terjadi pada layanan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan jangkauan dan kualitasnya agar dapat diakses tanpa hambatan," ucapnya.

Secara khusus, Asep mendesak segera dituntaskannya penyusunan Peraturan Bupati tentang Pesantren. Pasalnya, ratusan lembaga pendidikan tersebut memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda, namun hingga kini belum memiliki payung hukum yang jelas. 

Akibatnya, dukungan pemerintah seringkali tidak terstruktur dan tidak berkelanjutan.

“Pesantren adalah aset berharga di daerah ini. Sudah saatnya ada aturan yang mengatur agar bantuan dan pembinaan bisa tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan lembaga serta kualitas pendidikannya,” bebernya.

Selain itu, lanjut Asep, pihaknya juga menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap sektor pertanian dan peternakan sebagai tulang punggung ekonomi mayoritas warga. 

"Perlindungan lahan produktif, bantuan teknologi, serta jaminan stabilitas harga hasil panen menjadi hal yang harus diprioritaskan," ucapnya.

Asep menegaskan DPRD bakal terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola dengan tertib tersebut benar-benar memberikan dampak nyata. 

Ia menyebut, mempertahankan opini WTP itu penting, namun jauh lebih penting lagi mengubah ketertiban keuangan menjadi kesejahteraan rakyat.

“Uang rakyat yang dikelola dengan baik harus bisa berubah menjadi jalan yang mulus, sekolah yang nyaman, layanan kesehatan yang terjangkau, petani yang sejahtera, dan lapangan kerja yang luas. Itulah definisi keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” pungkasnya.