Bey Machmudin Ajak TPID Jabar dan Satgas Pangan Kontrol Berkala Komoditas Selama HBKN

INILAHKORAN, Bandung - Pj Gubernur Jabar Bay Machmudin mengajak Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Badan Usaha Logistik (Bulog), BUMD, OPD, Polda dan stakeholders lainnya serta Satgas Pangan melakukan kontrol berkala ketersediaan dan harga komoditas selama hari besar keagamaan nasional (HKBN) Ramadan dan Lebaran tahun ini.

Pemantauan serta pengawasan secara berkala terhadap harga dan ketersediaan yang dilakukan TPID bersama Satgas Pangan itu diharapkan Bey Machmudin mampu mengantisipasi lonjakan inflasi di Jabar.

"Operasi Pasar dapat dilakukan, sepanjang dampaknya memang dapat menekan inflasi secara langsung. Jangan sampai ada salah kebijakan," ujar Bey Machmudin dalam sambutannya pada kegiatan bertajuk 'High Level Meeting TPID dan TP2DD, Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Menghadapi HKBN Ramadan dan Idul Fitri serta Perluasan Digitalisasi' di Hotel Hilton, Kota Bandung, Rabu 6 Maret 2024.

Dia melanjutkan, Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar murah bersubsidi dan lainnya harus diintensifkan, dalam menjaga stabilitas harga dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama HKBN, terutama di wilayah rawan.

Kendati diakuinya skema tersebut tidak akan mutlak menyelesaikan masalah, sebab hanya membantu secara sesaat.

"Penting untuk dipikirkan langkah konkret dan membumi, agar kegiatan operasi pasar tidak selalu dijadikan solusi dalam mengendalikan inflasi," ucapnya.

Tidak hanya itu, keterlibatan BUMD dan BUMDes kata dia juga harus dioptimalkan dalam membantu pendistribusian komoditas pokok pada masyarakat.

"Dalam hal melibatkan BUMD, agar selalu menjaga tata kelola dengan tujuan tidak terjadinya beban tambahan bagi BUMD. Namun, perlu dipikirkan bahwa BUMD dan BUMDES adalah Badan Usaha yang tujuan akhirnya memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham atau meningkatkan PAD," imbuhnya.

Selanjutnya, kata Bey Machmudin, pendistribusian beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga harus dioptimalkan, yang tentunya harus disertai dengan pemantauan dan pengawasan harga yang akuntabel sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Baik di pasar tradisional maupun ritel modern oleh TPID, Satgas Pangan dan Bulog. 

"Pemutakhiran data stok secara konsisten, dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel adalah kunci dari program pengendalian inflasi. Pemerintah provinsi harus secara proaktif melakukan stock taking bersama Bulog dan demikian pula Bulog secara proaktif meminta Pemprov untuk ikut serta dalam memastikan stok dan proyeksi stok dalam beberapa bulan mendatang," pungkasnya. (yuliantono)