Bidik PAD Rp2 Triliun, Bapenda Kota Bogor Gandeng Aparat Kewilayahan

INILAHKORAN.ID - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor meminta aparatur wilayah Camat dan Lurah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah masing-masing. 

Untuk memperkuat hal itu dilakukan gathering sinergi optimalisasi PAD dan transformasi digital bersama aparat kecamatan dan kelurahan se-Kota Bogor di Elingo Restoran, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kamis (21/5/2026). 

Saat itu, diluncurkan aplikasi SiWahid dan Laku Pandai agar pajak restoran juga cafe bisa langsung masuk ke kas daerah. Kemudian untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bisa dibayar secara online.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Setda Kota Bogor Eko Prabowo menuturkan, dirinya mengingatkan kepada teman-teman aparatur wilayah untuk wajib bersyukur karena kondisi fiskal dan bisnis di Kota Bogor sampai dengan saat ini masih baik-baik saja. Dibuktikan dengan TPP atau tunjangan aparaturnya terbayarkan terus dan tetap utuh tanpa ada rasionalisasi. 

"Sekarang tinggal bagaimana kami untuk bertempur dan bekerja sebagai 'petarung' guna membantu juga berbakti kepada Kota Bogor serta masyarakat. Supaya visi-misi kota ini tercapai. Salah satu indikator visi-misi tercapai adalah jika PAD-nya juga tercapai," ungkap Eko kepada wartawan. 

Eko menjelaskan, potensi di wilayah itu ada PBB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti restoran juga kafe serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Karena itu untuk hari Sabtu atau Minggu aparatur wilayah harus sering mengajak keluarga makan di tempat-tempat kuliner yang sedang viral. 

"Dalam konteks itu, bukan cuma makan karena viral, tapi harus melihat ini sudah masuk pajak resto atau belum? Jika ragu, langsung cross check ke Bapenda untuk melihat apakah restoran tersebut jujur membayar pajaknya," jelasnya. 

Eko menerangkan, Bapenda Kota Bogor saat ini sedang mengembangkan digitalisasi agar pajak resto agar begitu dibayar langsung terpilah 10 persen dan langsung masuk ke kas daerah. 

"Digitalisasi ini sedang dikembangkan sebagai salah satu cara mengurangi deviasi atau kebocoran. Untuk PBG juga jelas, baru menumpuk batu bata atau pasir saja sudah harus dipantau oleh orang wilayah," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor Abdul Wahid memaparkan pihaknya melaksanakan pertemuan bersama jajaran wilayah Lurah, Camat dan Kasipem se-Kota Bogor berjumlah 150 orang. 

"Kami coba menyinergikan antara Bapenda Kota Bogor bersama jajaran lurah dan camat se-Kota Bogor. PAD Kota Bogor saat ini kurang lebih sekitar Rp1,7 triliun. Harapan ke depan dengan terbangunnya sinergi ini bisa mencapai Rp2 triliun," ujarnya.