BKKBN Luncurkan 19 BKB Unggulan di Jawa Barat, Kota Bandung Diwakili BKB Sudali Kelurahan Sukapura

INILAHKORAN,Bandung- Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Sudali, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong menjadi wakil Kota Bandung sebagai BKB Holistik Integratif Unggulan (HIU). 

Peluncuran BKB HIU Sudali Kota Bandung digelar, Kamis 23 November 2023, secara serentak bersamaan dengan 18 BKB HIU lainnya di 18 Kota/Kabupaten di Jawa Barat oleh BKKBN Jabar. Total ada 19 BKB HIU yang diluncurkan BKKBN Jabar termasuk di Kota Bandung.

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung, dr. Nina Manarosana Rachman, M.Kes.,mengungkapkan, pemilihan BKB Sudali, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong sebagai BKB HIU, karena secara persyaratan telah memenuhi dibandingkan dengan BKB lainnya.

"BKB Sudali ini yang terbaik, termasuk juga telah mampu memenuhi enam layanan antara lain administrasi kependudukan, pengasuhan, pemantauan tumbang, pembentukan karakter anak, promotive dan preventive kesehatan, gizi dan perlindungan anak, serta rujukan dan konseling serta perawatan hingga bansos," ungkap Nina di sela peluncuran, Kamis 23 November 2023.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Fazar Supriadi Sentosa yang langsung menghadiri puncak peluncuran di BKB HIU Wijaya Kusuma, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar mengungkapkan, launching bertujuan menyebarkan informasi mengenai BKB HIU di  tingkat kabupaten dan kota serta penguatan komitmen dewan penasehat terhadap pengelolaan BKB HIU. 

Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, 21 di antaranya tercatat sudah memiliki BKB HIU, dengan dua di antaranya sudah diluncurkan lebih awal. 

Lebih jauh Fazar menjelaskan, BKB HIU  merupakan strategi pembangunan manusia sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka mewujudkan generasi emas bangsa Indonesia sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan asah, asih, dan asuh bagi optimalisasi seluruh aspek perkembangan anak sejak dalam kandungan. 

"Kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Sayangnya, hal ini tidak diimbangi dengan tingginya kualitas sumber daya manusia kita. Indeks Pembangunan Manusia kita menempati urutan 111 di dunia. Khusus di Asia Tenggara, posisi IPM kita nomor dua dari bawah," ungkap Fazar. 

Menurutnya, salah satu pemicu rendahnya kualitas pembangunan manusia Indonesia akibat masih tingginya prevalensi stunting. Kini pemerintah tengah mengupayakan percepatan penurunan stunting melalui berbagai intervensi, baik langsung maupun tidak langsung. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa ditekan menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. 

"Visi Indonesia Emas pada 2045 mendatang tidak akan tercapai jika anak-anak kita tumbuh dalam keadaan stunting. Karena itu, menjadi kewajiban kita untuk bersama-sama menekan angka stunting, khususnya dengan cara melakukan pencegahan sejak hulu, jauh sebelum anak lahir," papar Fazar. 

Dia menegaskan, 1.000 HPK merupakan periode kritis bagi perkembangan otak anak, sehinga perlu optimalisasi denganpemenuhan kebutuhan esensial anak melalui pemberian stimulasi, asupan gizi yang baik dan seimbang, pemeliharaankesehatan serta pengasuhan sesuai tahapan usia anak. BKB HIU menyelenggarakan kegiatan kelas pengasuhan bagi keluarga dengan ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan (Baduta). 

"Dengan adanya program ini diharapkan peran para pihak dari pusat hingga desa dan kelurahan dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan kelas pengasuhan bagi keluarga dengan ibu hamil dan baduta yang dilakukan oleh kader BKB yang akan memberikan kontribusi dalam pencapaian penurun angka astunting sebesar 14 persen pada 2024," jelas Fazar. 

Sementara itu, Direktur Bina Keluarga dan Anak BKKBN Irma Ardiana menjelaskan, BKB HIU merupakan salah satu strategi perceparan penurunan stunting melalui pengembangan anak usia dini. Dalam hal ini, penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting. 

"Kegiatan ini menargetkan tiga keluaran. Pertama, terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu sebesar 90 persen pada 2024 mendatang. Kedua, persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas BKB tentang pengasuhan 1000 HPK sebesar 90 persen pada 2024. Ketiga, persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) sebesar 70 persen," jelas Irma.***