Kasus Ijazah Ditahan, DPRD dan Disdik Bogor Dapat Solusinya

INILAH, Bogor - Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor untuk membahas kasus penahanan ijazah.

Pertemuan berlangsung di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (29/01) sore. Hasilnya penahanan ijazah tingkat SMP bisa ditanggulangi oleh Disdik Kota Bogor. Sementara ijazah tingkat SMA, SMK dan sederajatnya masih dalam proses penyampaian berkas ke Kantor Cabang Dinas (KCD) wilayah II Disdik Provinsi Jawa Barat.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil mengatakan, pihaknya bersama Disdik Kota Bogor menggali efektivitas berbagai bantuan dari APBD ke beberapa SMA, SMK dan sekolah sederjat lain yang melakukan penahanan ijazah. Seharusnya kasus ini tidak terjadi,

"Kami koordinasikan dengan Disdik, faktualnya ijazah warga Bogor yang ditahan ini eksistingnya berapa. Hal ini kami ingin selesaikan. Kan ada APBD selama itu untuk pendidikan apalagi warga Kota Bogor bisa menjadi alokasi APBD yang tepat," ungkap Adit usai pertemuan.

Adit mengaku, pihaknya akan berkoordinasi dengan Disdik Provinsi Jawa Barat karena penahanan ijazah banyak terjadi di SMA dan SMK.

"Cukup kasus ini mencuat kali ini saja, besok-besok jangan ada lagi. Kami tengah mendata dari laporan, tapi itu ada pemetaan dahulu.

Solusinya bisa dengan bantuan sosial kepada siswa, ini juga mungkin ada gap informasi. Dari data ada nilainya tunggakan yang sangat besar hingga Rp1 juta lebih," tambah Politisi PKS itu.

Sementara, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Atty Soemaddikarya mengatakan, pertemuan dengan Disdik Kota Bogor menghasilkan suatu solusi dari Disdik Kota Bogor. Pihaknya mengapresiasi disdik Kota Bogor dengan langkah cepat menindaklanjuti ijazah ditahan di Sekolah SMP swasta.

Dirinya sangat berterimakasih kepada Disdik Kota Bogor karena sudah melakukan komunikasi dua arah dengan pihak sekolah SMP swasta di Kota Bogor. Untuk Masalah SMA dan SMK sudah diserahkan berkas kepada KCD wilayah II, dari temuan yang dipelajari dirinya mereka yang ditahan ijazah adalah penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM).

"Kami akan berikan solusi yang tidak merugikan pihak manapun. Nanti ada bansos Bantuan Tak Terduga (BTT) yang tidak terencana, dan pasti bisa digunakan anggaran tersebut. Kami tunggu dinas provinsi menindaklanjuti hal ini, supaya siswa ini bisa melanjutkan sekolah atau melamar pekerjaan bagi yang lulus. Ini mengurangi beban orang tua dan mengurangi kemiskinan," terangnya.

Atty menjabarkan, jumlah data yang diserahkan ke KCD wilayah II adalah 15 sekolah di tingkat SMA dan muridnya ada 200 orang siswa, data itu didapat dari semua fraksi DPRD Kota Bogor yang menerima keluhan ijazah kemudian data itu dihimpun menjadi satu.

"Dari data SMK negeri banyak sekitar 20 persen, dan sisanya swasta. Kalau SMP semua swasta dengan jumlah siswa 50 orang," tutur politisi PDI Perjuangan Kota Bogor itu.