Kota Bogor Mau Uji Coba PTM, Dinas Kesehatan Siap-siap Saja Sediakan Ranjang Khusus Anak
Simulasi pembalajaran tatap muka (PTM) di Kota Bogor akan dimulai minggu kedua September 2021. DPRD Kota Bogor pun bersuara.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Bogor akan dimulai minggu kedua September 2021. DPRD Kota Bogor pun bersuara.
Komisi IV DPRD Kota Bogor berpesan agar Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Bogor mempersiapkan kebijakan secara matang. Selain itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti memberikan beberapa catatan sebelum dimulainya simulasi PTM.
“Catatan pertama, saya meminta agar Dinkes Kota Bogor menyiapkan sedikitnya 10 persen kasur untuk pasien anak-anak,” kata Endah kepada INILAHKORAN pada Minggu, 5 September 2021.
Baca Juga: Dedie A Rachim Bersihkan Grafiti, Ini Pesannya untuk Masyarakat
Endah Purwanti mengkhawatirkan dengan adanya PTM akan terjadi lonjakan kasus positif. Karena itu, dia minta Dinkes menyediakan bed khusus anak. Dari 1.140 bed yang ada, pihaknya minta setidaknya 10 persen khusus anak. Karena anak memiliki kebutuhan khusus.
Dia melanjutkan, poin kedua dirinya meminta data riil vaksinasi anak dengan rentang usia 12 hingga 17 tahun. Sehingga, menurut Endah Purwanti, dimulainya simulasi PTM sesuai dengan peraturan yang ada, dimana jumlah anak yang sudah divaksin di atas 65 persen.
“Lalu juga titik tekan kepada Dinkes adalah vaksinasi anak 12-17 tahun. Saat ini memang sudah 60 persen dan kami minta pekan depan Dinkes menyerahkan data yang riil terkait vaksinasi anak ini," terangnya.
Baca Juga: Disdik Kota Bogor Matangkan Uji Coba PTM Terbatas, Dimulai Pekan Kedua September 2021
Endah Purwanti juga menyampaikan catatannya kepada Disdik Kota Bogor, dimana PTM yang akan dilakukan secara bertahap ini harus diperhatikan secara seksama terkait kesiapan sekolah.
"Saya meminta agar Disdik memberikan juklak dan juknis pelaksanaan PTM agar pihak DPRD bisa mengawasi secara tepat. Itu yang menjadi titik tekan kami di komisi IV adalah kita minta juklak dan juknis yang terbaru, yang sudah disesuaikan dengan revisi aturan inmendagri dan perwali terbaru. Kemaren disdik itu belum ada," pungkasnya.
Editor : inilahkoran


