DPRD Kota Bogor Dorong Perbaikan Jalan MA Salmun Menggunakan DAK
Komisi III DPRD Kota Bogor meminta Pemkot Bogor untuk segera melakukan perbaikan Jalan MA Salmun yang rusak sejak 2020 lalu.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Komisi III DPRD Kota Bogor meminta Pemkot Bogor untuk segera melakukan perbaikan Jalan MA Salmun yang rusak sejak 2020 lalu.
Komisi III DPRD Kota Bogor Iwan Iswanto menyarankan, perbaikan Jalan MA Salmun itu sebaiknya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Kabarnya, tahun ini DAK Pemkot Bogor akan menerima sebesar Rp20 miliar.
"Bisa dilihat, (perbaikan Jalan MA Salmun) belum ada penanganan apapun juga sampai saat ini. Jadi kami harap DAK yang cair tahun ini bisa digunakan dulu untuk memperbaiki jalan tersebut, mengingat jalan tersebut sangat vital keberadaannya," kata Iwan saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa 22 Februari 2022.
Baca Juga: PAN Kota Bogor Targetkan Dua Kursi DPRD dari Setiap Dapil
Menurutnya, jalan yang menyambungkan Jalan Merdeka dan Jalan Dewi Sartika ini merupakan salah satu akses yang kerap digunakan warga untuk berlalu-lalang ke pasar maupun ke Stasiun Bogor. Jalan tersebut juga dinilai menjadi jalur perdagangan di Kota Bogor karena lokasinya yang berdekatan dengan Pasar Kebon Kembang.
"Sehingga, sudah seharusnya Pemerintah Kota Bogor memfokuskan perbaikan jalan tersebut. Jangan sampai, terjadi lagi kerusakan yang bisa merugikan warga. Masa mau nunggu sampe roboh dulu baru diperbaiki?" ucapnya.
Baca Juga: Angka Kesembuhan Covid 19 di Kabupaten Bogor Capai 1.234 Kasus
Iwan menjelaskan, dari informasi yang didapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor sudah membuat perencanaan penggunaan anggaran DAK pada 2022 ini. Diantaranya, perbaikan Jalan Kayumanis-Kencana Rp9 miliar, Pandu Raya Rp4,3 miliar, Cibeureum-Ciapus Rp1,9 miliar, Jalan Bangbarung Rp2,1 miliar, Batuwulung Rp1 miliar dan pedestrian Alun-Alun Kota Bogor (Jalan Dewi Sartika) sekitar Rp1 miliar.
"Namun, semua proyek yang sudah direncanakan ini belum ada yang dilelangkan oleh Dinas PUPR. Sehingga, saya meminta agar ada proyeksi anggaran baru dan mendorong PUPR segera melakukan tender, agar tidak terjadi lagi keterlambatan pembangunan," jelasnya. (Rizki Mauludi)
Editor : inilahkoran


