Cimahi Berencana Pinjam Rp60 Miliar pada 2027, Infrastruktur Jadi Prioritas

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi tengah mengkaji rencana pinjaman daerah senilai Rp60 miliar yang diproyeksikan bergulir pada tahun anggaran 2027. Dana tersebut direncanakan untuk membiayai empat proyek infrastruktur prioritas di Kota Cimahi.

Rencana pembiayaan alternatif ini disiapkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Empat proyek yang masuk dalam rencana penggunaan pinjaman tersebut meliputi pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru, penataan kualitas ruas jalan kota, revitalisasi kawasan terintegrasi underpass Jenderal Sudirman, serta penyediaan infrastruktur pendukung layanan transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Harjono mengatakan, rencana pinjaman Rp60 miliar tersebut masih membutuhkan perhitungan fiskal secara cermat agar kewajiban pembayaran pada tahun-tahun berikutnya tidak membebani keuangan daerah.

"Meski menawarkan percepatan pembangunan fisik tanpa harus menunggu akumulasi pendapatan daerah dalam jangka waktu lama, skema pinjaman Rp60 miliar ini tetap menuntut perhitungan fiskal yang ketat dan terukur," kata Harjono, Kamis (12/11/2026).

Harjono menegaskan, pemerintah daerah wajib memastikan pembayaran pokok beserta bunga pinjaman tidak membebani postur APBD. Kewajiban tersebut juga tidak boleh menggerus alokasi belanja wajib untuk pelayanan publik.

Ia menjelaskan, rencana pinjaman tersebut saat ini masih berada pada tahap kajian komprehensif untuk mengukur kapasitas fiskal daerah secara akurat.

Menurutnya, setiap rupiah yang ditarik melalui skema pinjaman harus sebanding dengan manfaat ekonomi dan sosial yang diterima masyarakat, sekaligus tetap berada di bawah ambang batas aman rasio utang daerah.

"Kami sedang menghitung secara cermat kemampuan keuangan daerah, terutama terkait proyeksi kapasitas fiskal dan ruang belanja untuk mencicil kewajiban pinjaman tersebut di tahun-tahun mendatang," jelasnya.

"Prinsipnya, pinjaman Rp60 miliar ini tidak boleh mengganggu stabilitas APBD maupun mengorbankan program prioritas pelayanan dasar masyarakat," sambungnya.

Empat Proyek Prioritas Pinjaman Pemkot Cimahi

Harjono menerangkan, pemilihan empat proyek utama tersebut didasarkan pada tingkat urgensi pelayanan publik dan dampak berganda terhadap mobilitas masyarakat Cimahi.

Pembangunan gedung SMP baru, misalnya, disiapkan untuk menjawab persoalan keterbatasan daya tampung pendidikan setiap tahun ajaran baru.

Sementara itu, penataan jalan kota, kawasan underpass Jenderal Sudirman, dan infrastruktur pendukung BRT diarahkan untuk meningkatkan kualitas konektivitas serta membantu mengurai persoalan kemacetan di sejumlah titik vital kota.

"Fokus kami memastikan dana pinjaman ini murni terserap untuk belanja modal yang produktif dan mendesak, seperti penambahan ruang kelas baru tingkat SMP serta penataan kawasan underpass Sudirman dan jalur pendukung BRT," ucapnya.

"Dengan skema ini, masyarakat bisa segera menikmati fasilitas publik yang memadai tanpa harus menunggu terlalu lama," sambungnya.

Lebih lanjut, Harjono menjelaskan, seluruh tahapan pengajuan pinjaman daerah nantinya akan mengikuti regulasi pemerintah pusat serta mekanisme persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi.

"Kajian kelayakan proyek (feasibility study) serta analisis rasio kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) akan menjadi syarat mutlak sebelum kesepakatan pembiayaan dieksekusi pada 2027," pungkasnya.***