Cimahi Perketat Pengawasan Program MBG Usai Rentetan Kasus Keracunan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan tajam menyusul serangkaian kasus keracunan massal yang menimpa siswa dan ibu menyusui di berbagai daerah. 

Cimahi Perketat Pengawasan Program MBG Usai Rentetan Kasus Keracunan
Menanggapi hal tersebut, Pemerintahan Kota Cimahi bergerak cepat untuk memastikan keamanan dan kualitas program tersebut di wilayahnya. Meskipun program MBG di Kota Cimahi telah berjalan beberapa bulan tanpa adanya laporan kasus keracunan, pemerintah daerah tidak ingin mengambil risiko. (agus satia negara)

INILAHKORAN, Cimahi - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan tajam menyusul serangkaian kasus keracunan massal yang menimpa siswa dan ibu menyusui di berbagai daerah. 

Menanggapi hal tersebut, Pemerintahan Kota Cimahi bergerak cepat untuk memastikan keamanan dan kualitas program tersebut di wilayahnya. Meskipun program MBG di Kota Cimahi telah berjalan beberapa bulan tanpa adanya laporan kasus keracunan, pemerintah daerah tidak ingin mengambil risiko. 

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak pengolahan dan pendistribusian MBG dikumpulkan untuk diberikan arahan terkait peningkatan standar keamanan pangan.
 
Saat ini tercatat 26 SPPG di Kota Cimahi, namun baru 19 yang aktif beroperasi. Pemerintah Kota Cimahi menekankan pentingnya pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG.
 
"Betul, kami dikumpulkan setelah ramai kasus keracunan MBG. Arahannya kami diminta segera mengurus SLHS, karena arahan dari Kemendagri memberikan waktu 14 hari untuk pengurusan dan penyelesaian," kata Kepala SPPG Padasuka Cimahi Bagas Kahan, Minggu 5 Oktober 2025
 
Sertifikat SLHS akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi setelah melalui serangkaian tahapan pengujian yang ketat. Proses ini meliputi pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pengolahan makanan hingga pengecekan kondisi bangunan SPPG.
 
"Nanti Dinkes yang akan mengatur jadwalnya. Mereka akan memberikan pelatihan bagi petugas SPPG, kemudian mengecek sampel makanan, peralatan memasak, air yang digunakan, dan juga akan melakukan kunjungan ke SPPG kami satu per satu," jelas Bagas.
 
Kekhawatiran juga dirasakan oleh para pengelola SPPG di Cimahi, terutama setelah rentetan kasus keracunan massal terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bandung Barat yang mencatat 1.333 korban.
 
"Dapur kami baru berjalan sekitar 5 hari, dan sekarang proses sertifikasi sedang diurus. Pastinya ada kekhawatiran, makanya sekarang proses di kami lebih ketat," bebernya. 

"Mulai dari pencucian peralatan, persiapan memasak, pengolahan, hingga pengiriman, semuanya lebih ketat. Saat ini, kami menyiapkan 2.545 porsi untuk siswa SD, dan akan bertahap," tandasnya. 


Editor : Doni Ramdhani