Dedi Mulyadi Bakal Rekayasa Traffic Light yang Disinyalir Jadi Penyebab Kemacetan di Kota Bandung

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Dedi Mulyadi enggan menyalahkan, maupun menginstruksikan khusus kepada Pemerintah Kota Bandung, terkait kemacetan.

Meski Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut-ikutan menyoroti Kota Bandung, terkait tingkat kemacetan.

Dedi mengatakan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan baru mulai bekerja dan kemacetan yang terjadi, tidak dapat diselesaikan secara instan.

Apalagi kemacetan yang terjadi di Kota Bandung kata dia, hanya pada Sabtu-Minggu, karena kunjungan wisata dari luar daerah. Terbanyak dari DKI Jakarta, yang notabene warga dari Gubernur Pramono Anung.

Dimana ini disyukurinya, karena dengan banyaknya wisatawan yang datang, turut menggerakkan perekonomian di Kota Bandung.

"Semua kan baru bekerja dengan baik ya. Dan Bandung itu kan macet utamanya di Sabtu dan Minggu. Karena orang Jakarta kan piknik ke Bandung gitu loh. Itu membawa keberkahan bagi UMKM, bagi perhotelan," ujar Dedi di Kota Bandung baru-baru ini.

Masalah kemacetan ini lanjut dia, terjadi karena kapasitas jalan tidak berubah, namun volume kendaraan melonjak. 

"Problem Kota Bandung itu dari sampai sekarang jalannya tidak mengalami perubahan," ucapnya

Maka dari itu, pihaknya kini tengah melakukan kajian. Salah satunya mengenai lampu lalu lintas atau traffic light, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Kota Bandung yang disinyalir menjadi penyebab kemacetan.

"Kami lagi membuat analisa, bisa enggak ke depan sih traffic light itu membuat menjadi lancar. Kan bisa jadi ini penghitungan yang di sini yang di sini belum tepat. Ini kami lagi ngitung nih biar tepat," paparnya.

Selain itu, Pemprov Jabar kata Dedi juga sedang mengupayakan transportasi publik yang terintegrasi antardaerah. Sebab, Jawa Barat ini terdiri dari 27 daerah yang memiliki otonomi daerah masing-masing dan baru kali ini bisa terorkestrasi.

"Solusinya adalah transportasi publik dan harus terintegrasi. Kami sudah punya rancangan, sudah bicara dengan Kemenhub, rincian biaya yang sudah kami sampaikan," tuturnya.

Dedi berharap, usulan untuk menyediakan transportasi publik yang terintegrasi antardaerah bisa segera terealisasikan. 

Mengingat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah menyetujui sudah menyetujui penyediaan transportasi publik yang terintegrasi antardaerah dengan nilai investasi hampir Rp22 triliun.

"Tetapi ini baru usulan dan baru hasil penghitungan konsultan. Realisasinya, kami tunggu pemerintah pusat, karena kan kalau menyangkut investasi dari luar itu kan harus perizinan dari Menteri Keuangan," kata Dedi.

Berdasarkan data dari TomTom Traffic Index 2024, Kota Bandung menduduki peringkat pertama sebagai kota termacet di Indonesia. Bahkan, Kota Bandung menduduki peringkat ke-15 sebagai kota termacet di dunia.

Dari data tersebut, rata-rata waktu tempuh per 10 kilometer di Kota Bandung membutuhkan waktu 32 menit 37 detik.

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Ancol, Jakarta Utara 10 Juli 2025 lalu, Pramono memamerkan bahwa Jakarta bukan lagi sebagai kota termacet dalam index Tomtom. Kemacetan ini bisa dikurangi berkat adanya transportasi publik Transjabodetabek. (Yuliantono)