Dedi Mulyadi Desak Izin Tambang di Sekitar Habitat Badak Jawa Dihentikan
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mendesak penghentian rencana izin dan aktivitas tambang di sekitar habitat badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta rencana penerbitan izin pertambangan di sekitar kawasan habitat badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, dihentikan. Dia juga mendesak aktivitas pertambangan yang telah berjalan di kawasan tersebut disetop, demi menjaga kelestarian satwa langka itu.
Dedi menegaskan, badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) harus tetap dipertahankan di habitat alaminya di Ujung Kulon. Menurut dia, pemindahan satwa tersebut ke lingkungan berbeda berisiko menimbulkan gangguan kesehatan hingga mengancam keberlangsungan hidupnya.
"Berpindah habitat memiliki risiko, mulai dari stres, tertular penyakit, hingga habitatnya tidak sesuai dengan habitat awalnya," kata Dedi baru-baru ini.
Dia mengingatkan, upaya konservasi yang semula bertujuan memperpanjang usia dan meningkatkan populasi badak Jawa justru berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak memperhitungkan kesesuaian habitat.
"Ini malah tadinya untuk melestarikan, kemudian memperpanjang umurnya dan memperbanyak jumlah produksi ternaknya, artinya keturunannya harus banyak. Malah bisa berdampak pada musibah," ujarnya.
Dedi juga menyinggung aspek kewilayahan, dengan menyebut badak Jawa yang berada di Ujung Kulon seharusnya disebut badak Banten. Dia mengakui, pandangan tersebut merupakan pendapat pribadinya, karena kawasan konservasi itu berada di wilayah administrasi Provinsi Banten.
Meski demikian, dia menilai kedekatan historis antara Jawa Barat dan Banten menjadi alasan kedua daerah memiliki kepedulian terhadap kelestarian badak Jawa beserta ekosistemnya.
"Namun, Banten dan Jawa Barat dulu satu wilayah. Kita punya kecintaan terhadap badak dan ekosistemnya," ucapnya.
Terkait ancaman terhadap lingkungan, Dedi meminta pemerintah tidak menerbitkan izin pertambangan baru di kawasan sekitar Ujung Kulon. Sementara aktivitas tambang yang sudah berlangsung diminta untuk dihentikan.
"Penambangan di sana, rencana penambangannya tidak boleh dikeluarkan izin. Yang sudah ada tambang harus dihentikan," tegasnya.
Pernyataan Dedi tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah pusat, terhadap potensi ancaman pertambangan di sekitar habitat badak Jawa.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta sebagian Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, dikeluarkan dari wilayah usaha tambang.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat telah menyampaikan permintaan evaluasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
KLH menilai, potensi kegiatan pertambangan perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Sebab, aktivitas tersebut berisiko menimbulkan kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, hingga perubahan kualitas perairan yang dapat mengganggu ekosistem.
Meski begitu, KLH menegaskan belum terdapat aktivitas pertambangan di lokasi WUP tersebut. Pengukuran dampak langsung terhadap badak Jawa juga belum dilakukan.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kehutanan, Taman Nasional Ujung Kulon memiliki luas 105.694,46 hektare dan secara administratif berada di Provinsi Banten. Kawasan ini menjadi habitat alami terakhir badak Jawa yang keberadaannya kini menghadapi ancaman kepunahan serius.
KLH dalam keterangan resminya pada November 2026 menyebut, populasi liar badak Jawa tersisa kurang dari 50 individu. Satwa bercula satu tersebut berstatus Kritis atau Critically Endangered.
Adapun mengenai kemungkinan Jawa Barat menyediakan kawasan konservasi baru untuk badak Jawa, Dedi menyerahkan penanganannya kepada Pemerintah Provinsi Banten.
"Wah, sok wae. Sudah di Banten sudah," tuturnya.
Editor : Ahmad Sayuti

