Dedi Mulyadi Upayakan Pemulangan Warga Cimahi yang Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia

Dedi Mulyadi akan berkoordinasi dengan keluarga dan Kemlu untuk mengupayakan pemulangan warga Cimahi yang diduga direkrut menjadi tentara Rusia

Dedi Mulyadi Upayakan Pemulangan Warga Cimahi yang Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

INILAHKORAN.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan berupaya membantu memulangkan seorang warga Cimahi yang diduga direkrut menjadi tentara Rusia.

Dedi mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan keluarga untuk menelusuri kronologi keberangkatan hingga keberadaan warga tersebut di Rusia. Selanjutnya, Pemprov Jabar akan berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kedutaan Besar guna mengupayakan proses pemulangan.

Kasus tersebut mencuat setelah warga Cimahi itu dikabarkan berangkat ke luar negeri dengan tujuan bekerja di Arab Saudi. Namun, berdasarkan informasi yang diterima keluarga, saat melakukan panggilan video dengan istrinya, pria tersebut justru terlihat mengenakan seragam militer Rusia dan berada di negara tersebut.

Setelah komunikasi terakhir itu, keluarga kehilangan kontak dan belum memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kondisinya.

Dedi mengungkapkan, kasus warga Jawa Barat yang mengalami perubahan pekerjaan setelah diberangkatkan ke luar negeri bukan kali pertama terjadi. Pemprov Jabar bahkan telah menangani sejumlah kasus serupa dan membantu memulangkan pekerja dari beberapa negara.

"Iya, nanti kita coba berkomunikasi karena selama ini kita banyak menangani kasus seperti ini," kata Dedi di Kabupaten Bandung Barat baru-baru ini.

Ia menyebutkan, pemerintah daerah pernah menangani kasus warga yang awalnya dijanjikan pekerjaan tertentu, tetapi justru mendapatkan pekerjaan berbeda setelah tiba di negara tujuan. Dalam sejumlah kasus, para pekerja tersebut kemudian kehilangan kontak dengan keluarga.

"Kita sudah menangani hampir puluhan orang dan bahkan mengembalikan mereka ke Indonesia, yang dari Libya maupun Arab Saudi," ujarnya.

Terkait warga Cimahi yang diduga bergabung dengan militer Rusia, Dedi menegaskan Pemprov Jabar akan berupaya memfasilitasi pemulangan. Menurutnya, keluarga tentu memiliki kekhawatiran terhadap keselamatan yang bersangkutan.

"Ya, mengembalikan karena pasti keluarganya memiliki kekhawatiran. Orang yang dikembalikan juga harus mau untuk kembali," ucapnya.

Dedi Soroti Status Kewarganegaraan

Dedi juga menyoroti persoalan status kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan militer negara lain. Menurut dia, persoalan tersebut perlu ditelusuri, terutama apabila yang bersangkutan masih berstatus sebagai WNI.

"Tinggal kembali kepada negara, apakah diperbolehkan atau tidak menjadi tentara di negara lain," katanya.

"Kalau kemudian menjadi warga negara tersebut, kan tidak ada masalah. Tetapi ketika statusnya masih warga negara Indonesia, menurut saya tidak boleh," sambung Dedi.

Ia menambahkan, fenomena WNI yang terlibat dalam perekrutan kerja di luar negeri hingga berujung pada persoalan serius bukan hanya terjadi di Jawa Barat. Menurutnya, sejumlah kasus serupa perlu menjadi perhatian pemerintah.

Di sisi lain, Dedi mengakui pemerintah kerap berada dalam posisi dilematis ketika warga tetap berangkat ke luar negeri meski telah diperingatkan mengenai risiko yang mungkin dihadapi. Ketika mereka kemudian mengalami masalah, pemerintah tetap harus turun tangan untuk membantu kepulangan.

"Namun, kita tidak tega," tuturnya.

Menurut Dedi, setiap orang yang hendak bekerja ke luar negeri semestinya memahami tujuan keberangkatan, jenis pekerjaan, serta dokumen yang disepakati sejak awal. Kejelasan tujuan keberangkatan penting agar tidak terjadi penyimpangan pekerjaan setelah mereka tiba di negara tujuan.

Ia menegaskan, meskipun keberangkatan dilakukan secara ilegal, pemerintah tetap berkewajiban membantu warga yang menghadapi persoalan di luar negeri, termasuk memfasilitasi biaya pemulangan.

"Ya sudahlah, namanya orang tua. Anak berbuat salah, walaupun sudah dilarang dan tidak boleh, ketika bermasalah pasti dibantu," katanya.

Dedi Kritik Pengawasan Keberangkatan ke Luar Negeri

Mengenai kemungkinan pengetatan pengawasan terhadap warga yang hendak bepergian ke luar negeri, Dedi menyebut kewenangan tersebut berada di tangan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Meski demikian, ia kembali mengkritik penyaringan terhadap calon pelaku perjalanan luar negeri. Dedi menyinggung kasus dugaan pengantin pesanan asal Sukabumi yang diberangkatkan ke Tiongkok sebagai salah satu persoalan yang menurutnya perlu dievaluasi.

"Ini yang selalu berulang-ulang saya kritik. Misalnya, kasus pengantin di Tiongkok dari Sukabumi. Itu yang saya kritik, kok bisa lolos, kok bisa mudah lolos?" ujarnya.

Dedi meminta otoritas keimigrasian memperketat persyaratan penerbitan dokumen perjalanan agar tujuan keberangkatan setiap orang dapat dipastikan.

"Sehingga keimigrasian harus memberikan persyaratan yang ketat agar tidak mengeluarkan paspor dan visa ketika orang bepergian ke luar negeri tanpa memiliki tujuan yang pasti," pungkasnya.


Editor : Ahmad Sayuti