Dedi Mulyadi Soroti Dilema Daerah Upah Rendah dan Kemampuan Bayar Pengusaha
ebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar 2027 sebesar Rp3 juta memunculkan paradoks ekonomi di tingkat kabupaten dan kota.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Kebijakan penetapan upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar 2027 sebesar Rp3 juta memunculkan paradoks ekonomi di tingkat kabupaten dan kota.
Di satu sisi, lonjakan upah sebesar Rp682.399 atau 29,44 persen dari tahun sebelumnya menjadi angin segar bagi kesejahteraan buruh, namun di sisi lain berpotensi menekan arus kas dan kemampuan bayar pelaku usaha di wilayah berbasis upah rendah.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengakui adanya disparitas struktur industri antarwilayah di Jabar membuat penerapan batas minimal upah tersebut tidak memiliki dampak yang seragam di lapangan.
Dia memetakan kawasan industri mapan seperti Bekasi ditopang oleh sektor industri berat dan padat modal, seperti elektronik dan otomotif yang secara finansial lebih siap menyerap beban biaya tenaga kerja tinggi.
"Sebaliknya, wilayah di bagian selatan dan timur Jabar seperti Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut, hingga Sukabumi masih sangat bergantung pada industri garmen dan alas kaki yang bersifat padat karya," kata Dedi di Cikalongwetan, Sabtu (21/11/2026).
Dedi menyebut, ketimpangan struktur ekonomi ini membuat standar UMP Rp3 juta nyaris tidak mengubah status quo di kawasan industri utama, tetapi langsung menguji daya tahan operasional perusahaan di daerah pinggiran.
"UMP Jabar 2026 ditetapkan sebesar Rp3 juta. Berarti mengalami kenaikan Rp682.399 atau naik 29,44 persen. Ini menjadi batasan minimal upah di Provinsi Jabar. Sekali lagi, batasan minimal upah di Provinsi Jabar," sebutnya.
Dedi memaparkan, delapan daerah dengan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sudah melampaui angka Rp3 juta meliputi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung tidak akan terdampak langsung oleh batas bawah provinsi tersebut.
"Tapi kondisi kontras justru membayangi 11 daerah dengan basis upah eksisting yang masih rendah, yakni Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya," paparnya.
Tanpa diimbangi peningkatan produktivitas dan daya serap pasar, lonjakan beban upah hampir 30 persen berisiko memicu efisiensi tenaga kerja atau pelanggaran kepatuhan upah oleh perusahaan.
"Upah ini tidak akan berarti bagi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung karena upah mereka sudah di atas Rp3 juta," ucapnya.
"Namun, upah ini sangat berarti sebab bisa jadi menjadi kebahagiaan bagi para pegawai, tetapi bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berat bagi pengusaha di wilayah seperti Pangandaran, Banjar, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Artinya, dua hal ini akan terjadi," tuturnya.
Dedi menilai, ketimpangan upah antarwilayah di Jawa Barat sejatinya memiliki dua sisi mata uang bagi iklim investasi daerah. Perbedaan struktur biaya tenaga kerja tersebut dinilai mampu membagi zonasi investasi secara alami, antara wilayah yang cocok untuk industri padat modal dengan daerah yang menjadi kantong penyerapan tenaga kerja massal.
"Artinya, ada disparitas. Ada daerah yang upahnya sangat tinggi, tetapi ada juga yang sangat rendah. Dari sisi iklim investasi, sesungguhnya kondisi ini juga bermanfaat. Bagaimana? Kalau Bekasi, industrinya merupakan industri berat dan padat modal, seperti elektronik, otomotif, dan berbagai industri lainnya," bebernya.
"Sementara itu, industri di Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut, dan Sukabumi kebanyakan merupakan industri garmen dan alas kaki, yaitu industri padat karya yang melibatkan banyak orang. Nah, kita berusaha membangun keseimbangan itu melalui pendekatan UMP tahun 2026," imbuhnya.
Editor : Doni Ramdhani

