UMP Jabar 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp3 Juta, Apindo Ajukan Angka Berbeda
Buruh dan Pemprov Jabar menyepakati usulan UMP 2027 sebesar Rp3 juta atau 70,62 persen KHL. Apindo mengusulkan angka berbeda, Rp2,48 juta.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID-UMP Jabar 2027 Diusulkan Rp3 Juta, Buruh dan Pemerintah Sepakati 70,62 Persen dari KHL
INILAHKORAN, Bandung - Serikat buruh dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta atau setara 70,62 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/11/2026).
Dengan usulan tersebut, UMP Jabar 2027 berpotensi naik Rp682.399 atau sekitar 29,44 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.317.601.
Ketua DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto mengatakan, pembahasan di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi telah selesai. Hasil rapat juga sudah dituangkan dalam berita acara yang memuat usulan dari unsur pemerintah dan serikat pekerja.
"Sudah selesai rapat Dewan Pengupahan Provinsi dan dalam berita acara sudah dibuatkan usulan dari pemerintah dan serikat pekerja untuk UMP Jabar 70,62 persen dari KHL, dengan nilai Rp3 juta," ujar Roy, Jumat (20/11/2026).
Sementara itu, unsur pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan UMP Jabar 2027 sebesar Rp2.485.256. Angka tersebut naik Rp167.655 atau sekitar 7,23 persen dibandingkan UMP 2026.
Roy menjelaskan, perbedaan usulan tersebut terjadi karena Apindo menggunakan formula penghitungan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pemerintah dan serikat pekerja mengacu pada KHL.
Menurutnya, serikat buruh sebelumnya menginginkan pencapaian 100 persen KHL. Namun, pihaknya akhirnya bersedia menerima skema kenaikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.
"Awalnya kita ingin 100 persen, tapi kita akhirnya mengalah dan bertahap saja kenaikannya. Tentu kita berharap Gubernur menggunakan angka itu, tidak mengikuti apa yang diusulkan Apindo," katanya.
Berdasarkan berita acara Dewan Pengupahan, pemerintah dan serikat pekerja menyepakati peta jalan pencapaian KHL sebesar 70,62 persen pada 2027, 90 persen pada 2028, dan 100 persen pada 2029.
Sementara itu, unsur pemerintah sebelumnya mengusulkan tahapan pencapaian KHL hingga 100 persen pada 2031.
Roy mengatakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi masih memiliki waktu hingga 21 November untuk menetapkan UMP 2027 melalui keputusan gubernur. Hingga Jumat (20/11/2026), keputusan tersebut belum diterbitkan.
Selain UMP, pembahasan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dijadwalkan berlangsung pada Senin di Gedung Sate.
Adapun pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dijadwalkan paling lambat 25 November, sedangkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pada 30 November.***
Editor : JakaPermana

