UMP Jabar 2027 Berpotensi Naik 29,44 Persen, Ini Perbedaan Usulan Buruh dan Apindo

UMP Jabar 2027 diusulkan Rp3 juta oleh pemerintah dan buruh, sedangkan Apindo mengajukan Rp2,48 juta. Penetapan akhir menunggu keputusan Gubernur Dedi Mulyadi.

UMP Jabar 2027 Berpotensi Naik 29,44 Persen, Ini Perbedaan Usulan Buruh dan Apindo
UMP Jabar 2027 diusulkan Rp3 juta oleh pemerintah dan buruh, sedangkan Apindo mengajukan Rp2,48 juta. Penetapan akhir menunggu keputusan Gubernur Dedi Mulyadi.

INILAHKORAN.ID-Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 mengarah ke angka Rp3 juta. Nilai tersebut menjadi titik temu antara unsur pemerintah dan serikat pekerja dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).

Meski demikian, angka tersebut belum final karena masih menunggu penetapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui Keputusan Gubernur (Kepgub), dengan tenggat maksimal Sabtu (21/11/2026).

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat, Dadan Sudiana mengungkapkan, pemerintah dan serikat Buruh telah satu suara untuk menggunakan pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar 70 persen dalam menentukan UMP 2027.

Kesepakatan tersebut menghasilkan rekomendasi UMP Jawa Barat sebesar Rp3 juta atau naik Rp682.399 (29,44 persen) dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.317.601.

"Ya, mudah-mudahan sesuai harapan. Segitulah, kita sudah lumayan lah naiknya, sekitar Rp680 ribuan itu dari UMP lama," kata Dadan saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Jumat (20/11/2026).

Menurut Dadan, angka tersebut bukan hanya hasil perhitungan teknis Dewan Pengupahan. Meski masih berpotensi berubah, ia meyakini nominal tersebut muncul atas restu Dedi Mulyadi.

"Pasti sudah koordinasi dengan Pak Gubernur, kan? Unsur pemerintah berarti mewakili Pak Gubernur. Bisa saja sudah sebenarnya, kalau menurut saya, feeling saya mah sudah yang itu tuh, yang Rp3 juta itu," ujarnya.

Dadan menilai, kecil kemungkinan unsur pemerintah menyampaikan angka Rp3 juta tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan gubernur. Karena itu, kalangan buruh optimistis rekomendasi tersebut akan menjadi dasar penetapan UMP Jawa Barat 2027.

Dadan berharap Pemprov Jabar konsisten menjalankan tahapan kenaikan tersebut sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja tidak berhenti pada kenaikan UMP tahun depan.

"Harapan saya juga pemerintah tetap dengan komitmennya menuju tahapan KHL. Karena KHL Jawa Barat kan Rp4,248 juta. Kita masih bisa menerima tahapan sekarang di 70 persen, nanti di tahun depan naik lagi, naik lagi sampai nanti 100 persen KHL," katanya.

Di sisi lain, pembahasan pengupahan belum sepenuhnya selesai. Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dijadwalkan membahas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) pada pekan depan.

Dadan mengatakan, serikat pekerja menginginkan sektor-sektor yang telah masuk dalam penetapan UMSP tahun sebelumnya tetap menjadi perhatian dalam pembahasan kali ini.

Namun, perhatian buruh juga diarahkan pada penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Pasalnya, kenaikan UMP menjadi Rp3 juta berpotensi berdampak terhadap daerah yang selama ini memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di bawah angka tersebut.

Kabupaten Garut menjadi salah satu contoh. Dengan UMK sebelumnya sekitar Rp2,3 juta, daerah tersebut harus menyesuaikan besaran upah minimum agar tidak berada di bawah UMP yang ditetapkan.

Dadan menyebut, KHL kluster keempat mencapai Rp3.069.000. Karena itu, serikat pekerja berharap pemerintah daerah tetap mengusulkan UMK di atas UMP serta memperjuangkan penetapan UMSK.

"Jadi nanti upah kawan-kawan yang UMK-nya sekarang naik jadi UMP, harapan kita tetap mengusulkan UMK supaya nanti ada UMSK-nya," ujarnya.

Berdasarkan berita acara rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, unsur pemerintah mengusulkan penggunaan KHL sebagai dasar penetapan UMP 2027. Pertimbangannya, capaian UMP Jawa Barat terhadap KHL saat ini baru 54,56 persen, sementara disparitas upah minimum antardaerah masih cukup tinggi.

Dengan nilai KHL Jawa Barat sebesar Rp4.248.132, penghitungan 70 persen menghasilkan Rp2.973.692,4. Angka tersebut kemudian dibulatkan menjadi Rp3 juta.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mewakili unsur pengusaha tetap menghendaki penggunaan formula pengupahan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, dengan skema inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alfa.

Dalam perhitungannya, Apindo menggunakan inflasi 3,16 persen, pertumbuhan ekonomi 5,82 persen, dan alfa 0,7. Hasilnya, kenaikan UMP hanya sebesar 7,23 persen atau Rp167.655, sehingga UMP Jawa Barat 2027 diusulkan sebesar Rp2.485.256.

Apindo beralasan, formula tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dan mendorong investasi, khususnya di kawasan industri Priangan Timur serta Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).

Selain itu, dalam berita acara Dewan Pengupahan, Pemprov Jabar mengajukan peta jalan lima tahun. Targetnya, capaian UMP terhadap KHL sebesar 70 persen pada 2027, meningkat menjadi 75 persen pada 2028, 85 persen pada 2029, 90 persen pada 2030, dan mencapai 100 persen pada 2031.

Sementara itu, unsur serikat pekerja mengusulkan percepatan melalui peta jalan tiga tahun. Target yang disepakati dengan unsur pemerintah yakni 70,62 persen pada 2027, 90 persen pada 2028, dan 100 persen pada 2029.***


Editor : JakaPermana