Dedi Mulyadi Minta Birokrat Jabar Mampu Membaca Masa Depan, Soroti Budaya Kerja ASN
Gubernur Dedi Mulyadi meminta birokrat Pemprov Jabar mampu membaca masa depan, peka terhadap kebutuhan masyarakat, dan membangun budaya pengabdian ASN.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh aparatur Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu membaca perkembangan zaman dan memprediksi kebutuhan masyarakat pada masa mendatang.
Menurut Dedi, birokrasi tidak boleh hanya terpaku pada urusan administratif dan pendekatan digital. Aparatur pemerintah harus memahami persoalan masyarakat secara langsung agar kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Dia menegaskan, pengelolaan birokrasi dan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka. Berbagai instrumen kebijakan juga perlu diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan investasi, hilirisasi, produksi, hingga manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
"Karena itu, para birokrat harus mampu membaca masa depan," ujar Dedi di Kota Bandung baru-baru ini.
Dia mengatakan, kemampuan membaca masa depan juga berkaitan dengan kepekaan dalam memahami perubahan zaman. Dalam ungkapan Sunda, terdapat filosofi yang mengajarkan seseorang untuk memahami perkembangan situasi dan memperkirakan apa yang akan terjadi ke depan.
Dedi mengingatkan, persoalan Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan teknologi digital. Sebab, kehidupan masyarakat tidak seluruhnya berlangsung di ruang digital. Banyak persoalan yang justru membutuhkan kehadiran langsung pemerintah.
Atas alasan itu, Dedi mengaku lebih sering turun ke lapangan untuk melihat dan menyelesaikan persoalan masyarakat ketimbang berada di kantor.
"Mohon maaf jika gubernur jarang berada di kantor karena ada persoalan-persoalan masyarakat yang harus diselesaikan melalui kunjungan langsung ke lapangan," katanya.
Menurut Dedi, kunjungan lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan instruksi pemerintah benar-benar dilaksanakan. Tanpa pengawasan langsung, arahan yang disampaikan kepada jajaran birokrasi berpotensi hanya berhenti sebagai dokumen administratif.
Dia bahkan mengungkapkan, sejumlah instruksi yang telah disampaikan beberapa kali tidak selalu ditindaklanjuti secara konsisten. Persoalan yang sama kembali muncul meski sebelumnya sudah dilakukan peninjauan.
"Saya sudah beberapa kali memberikan instruksi, tetapi tidak dijalankan. Ketika datang berkunjung, dilakukan pemotretan, kemudian kembali lagi, persoalannya justru terulang," tuturnya.
Dedi juga menyoroti budaya kerja aparatur yang dinilainya masih perlu dibenahi. Dia mengingatkan agar ASN tidak hanya bergerak ketika ada perhatian publik, dokumentasi kamera, atau potensi suatu persoalan menjadi viral.
Menurutnya, dokumentasi terhadap kejadian negatif memang diperlukan untuk membangun kontrol sosial dan mendorong tanggung jawab pihak terkait. Namun, kesadaran menjalankan tugas semestinya tumbuh dari komitmen pengabdian, bukan semata-mata karena takut mendapat sorotan.
"Kita harus membangun budaya pengabdian dan kesadaran dalam menjalankan tugas, bukan hanya bekerja ketika ada imbalan tambahan," tegasnya.
Dia mengingatkan, ASN telah memperoleh penghasilan rutin setiap bulan sehingga pelayanan publik dan pelaksanaan tugas harus menjadi bagian dari tanggung jawab profesional.
Dedi menilai, ketergantungan terhadap imbalan tambahan di luar hak aparatur tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pelayanan kepada masyarakat.
"Hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian bersama," pungkasnya.***
Editor : JakaPermana

