Dedi Mulyadi Ingatkan Investasi Industri Jangan Hanya Untungkan Perusahaan
Dedi Mulyadi meminta investasi industri di Jawa Barat menyerap tenaga kerja lokal, memperbaiki infrastruktur, dan memberikan manfaat pajak bagi masyarakat.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya mengejar masuknya investasi industri, tetapi juga memastikan keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Manfaat tersebut, menurut Dedi, harus terlihat dari penyerapan Tenaga Kerja Lokal, pembangunan infrastruktur, hingga pemerataan dampak penerimaan pajak.
Dedi menilai, investasi yang tidak diimbangi kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur justru berpotensi memicu persoalan sosial. Masyarakat di sekitar Kawasan Industri bisa menjadi penonton di tengah aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya sendiri.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan perencanaan pembangunan kawasan industri dilakukan secara matang, terutama menyangkut infrastruktur jalan dan akses kendaraan perusahaan.
"Harus ada jarak yang sesuai antara jalan dan bangunan atau rumah. Semua itu perlu diperhitungkan, termasuk melalui analisis mengenai dampak lalu lintas atau Andalalin," kata Dedi di Kota Bandung baru-baru ini.
Dia menyoroti penempatan sejumlah fasilitas industri yang dinilai belum mempertimbangkan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Dedi mencontohkan keberadaan pabrik di tikungan dekat sungai, meskipun telah diwajibkan memiliki dokumen Andalalin.
Menurutnya, kajian lalu lintas tidak boleh sebatas memenuhi persyaratan administratif. Pemerintah harus menghitung pergerakan kendaraan perusahaan, termasuk potensi konflik dengan pengguna jalan dan masyarakat sekitar.
"Ketika kendaraan keluar dari pabrik, bagaimana pergerakannya? Bagaimana ketika kendaraan tersebut kembali? Apakah ada potensi konflik lalu lintas atau gangguan bagi masyarakat?" ujarnya.
Dedi mengingatkan, buruknya perencanaan dapat berujung pada perselisihan antara perusahaan, sopir angkutan, dan warga. Persoalan tanggung jawab perusahaan bahkan bisa berkembang menjadi konflik sosial ketika masyarakat merasa dirugikan.
Di sisi lain, Dedi menegaskan bahwa investasi harus dibarengi peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Masyarakat di sekitar kawasan industri perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang relevan agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional.
Dia mendorong pendidikan diarahkan pada kompetensi yang dibutuhkan dunia industri, seperti teknik sipil, teknik industri, otomotif, kelistrikan, dan bidang rekayasa lainnya.
Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat setempat untuk memperoleh pekerjaan dengan upah layak.
"Anak-anak di sekitar kawasan industri harus mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha," tuturnya.
Selain kesempatan kerja, Dedi menyoroti pentingnya pemerataan manfaat penerimaan pajak dari aktivitas industri. Menurutnya, besarnya nilai produksi perusahaan harus sejalan dengan kontribusi pembangunan yang dirasakan daerah tempat kegiatan ekonomi berlangsung.
Penerimaan pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu diperhitungkan agar manfaatnya dapat dirasakan hingga tingkat kabupaten, kota, bahkan desa dan kelurahan.
"Jika sebuah pabrik menghasilkan nilai ekonomi yang besar, negara harus mampu menghitung bagaimana manfaat penerimaan tersebut dapat dirasakan hingga tingkat kabupaten, kota, bahkan desa atau kelurahan," katanya.
Dia juga meminta pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan industri menjadi perhatian. Jalan lingkungan, akses antarkecamatan, hingga penerangan jalan harus memadai agar masyarakat turut menikmati dampak keberadaan perusahaan.
Dedi mengingatkan, perusahaan yang telah memenuhi kewajiban perpajakan jangan sampai masih dibebani berbagai permintaan proposal maupun pungutan yang tidak jelas.
"Jangan sampai perusahaan sudah membayar pajak, tetapi masih harus menghadapi berbagai permintaan proposal dan pungutan yang tidak jelas," ucapnya.
Menurut Dedi, persoalan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perpajakan tidak boleh berhenti pada upaya mengoptimalkan penerimaan. Pemerintah juga harus memastikan belanja pajak dilakukan secara tepat sasaran sehingga manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk atau nilai produksi yang dihasilkan. Investasi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kompetensi masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan mendorong kesejahteraan wilayah sekitar kawasan industri.***
Editor : JakaPermana

