Kepesertaan Aktif BPJS Turun, Pendapatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Terdampak

Penurunan jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan berdampak terhadap penerimaan dana kapitasi sejumlah puskesmas di Kabupaten Cirebon. 

Kepesertaan Aktif BPJS Turun, Pendapatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Terdampak
Sekretaris Dinkes Kabupaten Cirebon Edi Susanto menjelaskan dampak penurunan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan terhadap penerimaan dana kapitasi puskesmas. (maman suharman)

INILAHKORAN.ID - Penurunan jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan berdampak terhadap penerimaan dana kapitasi sejumlah puskesmas di Kabupaten Cirebon. 

Kondisi tersebut membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon harus menyesuaikan target pendapatan berdasarkan jumlah kepesertaan yang masih aktif.

Sekretaris Dinkes Kabupaten Cirebon Edi Susanto mengatakan, berkurangnya penerimaan kapitasi salah satunya dipengaruhi lambatnya proses reaktivasi peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya dinonaktifkan.

"Selain itu, kebijakan penonaktifan peserta berdasarkan pemutakhiran data desil turut memengaruhi jumlah masyarakat yang berstatus aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan," ungkap Edi, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Edi, perubahan jumlah kepesertaan tersebut berimbas langsung terhadap besaran dana kapitasi yang diterima puskesmas. Sebab, penerimaan kapitasi berkaitan dengan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Kondisi itu juga membuat Dinkes tidak dapat memasang target pendapatan terlalu tinggi. Target harus disesuaikan dengan kondisi kepesertaan aktif agar perencanaan penerimaan lebih realistis.

"Di sisi lain, keterbatasan anggaran pengadaan obat-obatan turut menjadi persoalan dalam menunjang pelayanan kesehatan di puskesmas," akunya.

Edi menyebutkan, anggaran pengadaan obat-obatan yang tersedia hanya sekitar Rp250 juta dalam satu tahun. Sementara kebutuhan obat untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat cukup tinggi.

Dia menambahkan, keterbatasan tersebut membuat puskesmas perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terutama untuk menjaga ketersediaan obat dan memenuhi kebutuhan operasional pelayanan.

"Kita berharap, pengelolaan anggaran yang tersedia dapat dilakukan secara efektif. Sehingga, penurunan penerimaan kapitasi maupun keterbatasan anggaran obat tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat," pungkasnya.


Editor : Doni Ramdhani