UMP Jabar Ditetapkan Rp3 Juta, Disparitas Upah dan Nasib Industri Padat Karya Disorot

Kebijakan penetapan upah minimum di Jabar kini dipisah menjadi pengumuman bertahap, dimulai dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dipatok sebesar Rp3 juta. 

UMP Jabar Ditetapkan Rp3 Juta, Disparitas Upah dan Nasib Industri Padat Karya Disorot
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan penetapan UMP Jabar sebesar Rp3 juta atau naik 29,44 persen di PT Kwangduk Worldwide, Cikalong Wetan, KBB, Sabtu (21/11/2026). (agus satia negara)

INILAHKORAN.ID - Kebijakan penetapan upah minimum di Jabar kini dipisah menjadi pengumuman bertahap, dimulai dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dipatok sebesar Rp3 juta. 

Angka ini melonjak Rp682.399 atau naik 29,44 persen ini menjadi sebuah dilema antara harapan kenaikan pendapatan pekerja dan kekhawatiran atas ketahanan industri padat karya di daerah dengan upah rendah.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, hal itu menandai perubahan mekanisme pengumuman pengupahan yang pada periode sebelumnya disampaikan secara bersamaan antara UMP, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten/kota.

Menurutnya, perubahan skema berjenjang ini diterapkan agar publik dan pelaku usaha memahami posisi UMP sebagai batas minimal pengupahan di seluruh wilayah Jawa Barat sebelum masuk ke tahapan sektoral provinsi, UMK, hingga sektoral kabupaten/kota. 

Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk merespons ketimpangan struktur upah dan karakteristik industri antarwilayah yang selama ini kontras.

"Pada hari ini, Sabtu, 21 November 2026, memang ada kebijakan yang berbeda dalam pengumuman upah minimum di Provinsi Jawa Barat," kata Dedi saat penetapan UMP di PT Kwangduk Worldwide, Jalan Raya Cipeundeuy, RW 04/06 Cikalong, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).  

Dulu, sebut Dedi, pengumumannya dilakukan bersama, mulai dari Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), upah minimum sektoral provinsi, hingga upah minimum sektoral kabupaten/kota. 

"Hari ini dibuat bertingkat. Dimulai dari UMP Jawa Barat, kemudian upah minimum sektoral provinsi, setelah itu UMK, dan terakhir upah minimum sektoral kabupaten/kota," ujarnya.

Secara substansi, terang Dedi, UMP berfungsi sebagai batas lantai pengupahan di tingkat provinsi. Ia menilai pemetaan besaran upah tidak bisa dilepaskan dari realitas ekonomi Jawa Barat, di mana terdapat daerah dengan UMK tertinggi secara nasional namun di sisi lain masih terdapat wilayah dengan tingkat upah yang jauh lebih rendah.

"Dari besaran tingkat upah, sesungguhnya UMP merupakan batasan minimal pengupahan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi, UMP adalah batasan minimal dari seluruh pengupahan di Jawa Barat," terangnya.

"Kita memahami bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki tingkatan upah yang berbeda-beda. UMK di Jawa Barat termasuk yang tertinggi di Indonesia," katanya.

Dedi memaparkan, ketimpangan tersebut tampak jelas antara kawasan industri padat modal dan daerah dengan struktur ekonomi yang berbeda. 

"Kota Bekasi disebut menjadi yang tertinggi dengan angka sekitar Rp5,9 juta atau mendekati Rp6 juta, diikuti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, serta daerah penyangga lainnya," paparnya.

Sebaliknya, Kota Banjar berada di kisaran Rp2,33 juta dan Kabupaten Pangandaran sekitar Rp2,3 juta dengan selisih puluhan ribu rupiah, disusul Kabupaten Kuningan sekitar Rp2,4 juta lebih, Sumedang dan Majalengka sekitar Rp2,6 juta, serta Indramayu dan Kabupaten Cirebon sekitar Rp2,7 juta.

"Perbedaan profil industri ini menjadi faktor penting dalam membaca dampak kebijakan upah," ucapnya.


Editor : Doni Ramdhani