Jurang Upah Jabar Melebar, Dedi Mulyadi Akui Kenaikan UMP Industri Tak Terkejar
Disparitas atau kesenjangan nilai upah antarwilayah di Jabar diprediksi akan semakin tajam menyusul rampungnya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - disparitas atau kesenjangan nilai upah antarwilayah di Jabar diprediksi akan semakin tajam menyusul rampungnya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengakui, kawasan industri di koridor utara dan tengah memiliki daya dorong kenaikan upah yang jauh lebih agresif hingga sulit dikejar oleh daerah di wilayah selatan maupun timur.
Setelah ketok palu UMP 2026, lanjut dia, pemerintah provinsi bersama dewan pengupahan dijadwalkan segera masuk ke tahap pembahasan yang jauh lebih krusial, yakni merumuskan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), sebelum akhirnya bergulir ke penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) beserta upah sektoral masing-masing daerah.
"Setelah ini kita akan membahas upah minimum sektoral provinsi. Kemudian, upah minimum kabupaten/kota beserta sektoralnya. Tentunya angka di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan mungkin Subang sekarang juga sudah naik," kata Dedi di Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu (21/11/2026).
"Mungkin mereka akan semakin naik lagi. Tidak terkejar. Kita tunggu saja hasil musyawarah yang dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota," sambungnya.
Di sisi lain, langkah kompromi yang ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan formula pengupahan kali ini tak lepas dari bayang-bayang tekanan finansial yang menghantui pelaku industri padat karya.
Kebijakan yang diklaim sebagai 'jalan tengah' tersebut sengaja dirancang agar tidak memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, khususnya di sektor tekstil dan garmen yang selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
"Pilihan untuk menahan laju kenaikan ekstrem pada level provinsi ini dipertaruhkan demi menjaga napas operasional pabrik agar tetap sanggup mematuhi regulasi pengupahan yang berlaku," ucapnya.
Sebab, guncangan pada sektor padat karya dinilai akan berdampak langsung pada jutaan pekerja rentan, terutama kaum perempuan yang mendominasi lini produksi garmen dan tekstil di Jabar.
"Namun, kita mengambil jalan tengah dengan harapan industri-industri di Jabar tetap berkembang. Terutama industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, agar kebijakan ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha," tegasnya.
Editor : Doni Ramdhani

