Usai Ditertibkan, PKL di Kota Bandung Masih Boleh Berjualan Asalkan Tak Bangun Lapak

PKL di Kota Bandung masih diperbolehkan berjualan meski lapaknya telah ditertibkan. Meski demikian, pedagang harus mematuhi aturan dan ketentuan di lokasi.

Usai Ditertibkan, PKL di Kota Bandung Masih Boleh Berjualan Asalkan Tak Bangun Lapak
Penataan PKL di Kota Bandung tidak melarang aktivitas perdagangan, tetapi mewajibkan pedagang menggunakan lapak yang mudah dipindahkan. (ilustrasi/istimewa)

INILAHKORAN.ID - PKL di Kota Bandung masih diperbolehkan berjualan meski lapak atau bangunannya telah ditertibkan. Meski demikian, pedagang harus mematuhi ketentuan lokasi, dan tidak mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen.

Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi menyampaikan, penertiban bukan berarti melarang masyarakat mencari nafkah melalui aktivitas perdagangan. 

Pedagang tetap memiliki kesempatan berjualan, selama lokasi yang digunakan sesuai peruntukan dan mendapat kesepakatan dari kewilayahan.

“Sebetulnya, kami tidak melarang masyarakat berjualan. Namun perlu ada kesepakatan bersama dengan kewilayahan,” kata Bambang, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, ketentuan mengenai aktivitas PKL telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Dalam aturan itu, masyarakat diperbolehkan berdagang selama menempati lokasi yang sesuai peruntukannya.

Selain lokasi, bentuk sarana dagang juga menjadi perhatian. PKL tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permanen ataupun semi permanen, karena aktivitas pedagang kaki lima harus tetap bersifat mobile atau dapat berpindah tempat.

Bambang menyebut, pedagang masih mendapatkan kelonggaran waktu berjualan hingga 12 jam. Kebijakan itu, diberikan agar masyarakat tetap bisa menjalankan aktivitas ekonomi tanpa mengabaikan aturan penataan kawasan.

“Kalau menetap dan mendirikan bangunan permanen tidak diperbolehkan. Namanya PKL harus mobile, atau bisa berpindah. Pak wali kota juga memberikan kelonggaran waktu berjualan hingga 12 jam, tidak apa-apa selama tidak sampai menjadi bangunan permanen,” ucapnya.

Terkait penentuan lokasi, dia menjelaskan keputusan tidak bisa dilakukan sepihak. Kesepakatan perlu melibatkan unsur kewilayahan mulai dari RT, RW, lurah hingga camat karena mereka lebih memahami kondisi lingkungan masing-masing.

Kewilayahan juga, perlu memastikan kawasan yang digunakan memang memungkinkan menjadi tempat aktivitas perdagangan. Apalagi penertiban dilakukan ketika bangunan atau lapak melanggar ketentuan, seperti berdiri di atas trotoar dan badan jalan.

“Kalau sudah ditertibkan karena berada di trotoar atau badan jalan, jangan sampai kemudian kembali terjadi pelanggaran,” ujar dia.

Bambang menegaskan, pedagang yang terdampak penertiban tidak otomatis mendapatkan relokasi maupun kompensasi. Penentuan tempat berjualan, tetap harus mengikuti kesepakatan kewilayahan dan ketentuan tata ruang yang berlaku.

“Tidak ada kompensasi dan tidak ada relokasi. Memang aturannya seperti itu,” tegasnya.

Dia berharap, penataan PKL dapat menciptakan ketertiban kawasan tanpa menghilangkan kesempatan masyarakat menjalankan usaha. Aktivitas perdagangan tetap diperbolehkan, tetapi tidak boleh mengganggu fungsi trotoar, drainase maupun ruang publik lainnya.


Editor : Doni Ramdhani