Satpol PP Bandung Catat Ribuan Bangunan Liar Ditertibkan hingga November 2026

INILAHKORAN.ID- Penertiban Bangunan Liar di Kota Bandung semakin masif. Sepanjang Januari hingga November 2026, ribuan bangunan liar telah ditertibkan. Kini, upaya penataan juga melibatkan seluruh wilayah, mulai dari 30 kecamatan hingga 151 kelurahan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan penertiban tidak lagi hanya mengandalkan kegiatan yang dilakukan jajarannya. Masing-masing wilayah mulai menyusun rencana penertiban berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

"Jumlahnya sudah ribuan bangunan liar yang kami tertibkan. Apalagi sekarang penertiban semakin masif dilakukan oleh kewilayahan," kata Bambang Sukardi, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Bambang, Satpol PP turut menghadiri rapat di sejumlah kecamatan sebagai narasumber sekaligus memberikan pendampingan terkait rencana penertiban. Langkah tersebut dilakukan agar aparat kewilayahan memahami mekanisme dan sasaran penataan.

Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian dari persiapan. Warga diberikan informasi mengenai lokasi yang akan ditertibkan, salah satunya melalui pertemuan bersama masyarakat yang difasilitasi Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) atau Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Bambang menegaskan, penertiban bertujuan mengembalikan fungsi ruang sesuai peruntukannya. Meski begitu, aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pedagang, tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan penataan.

"Bukan berarti pedagang tidak boleh berjualan. Tetapi kami akan mencari solusi agar mereka tetap bisa menjalankan aktivitas usahanya," ucapnya.

Satpol PP juga mendorong penerapan prinsip datang bersih, pulang bersih, dan operasional bersih bagi pedagang. Pengaturan jam operasional menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban sekaligus memastikan aktivitas perdagangan tidak mengganggu fungsi ruang publik.

Penataan pedagang kaki lima (PKL) mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Melalui aturan tersebut, aktivitas perdagangan diharapkan berlangsung sesuai peruntukan lokasi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya.

Di sisi lain, Bambang menyebut pendekatan humanis tetap menjadi prinsip utama dalam setiap penertiban. Sosialisasi dan edukasi dikedepankan sebelum tindakan dilakukan agar masyarakat memahami tujuan penataan.

"Penertiban humanis memang menjadi moto kami. Kami harus mengedepankan pendekatan persuasif, dimulai dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," ujar dia.

Menurutnya, penertiban bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah, melainkan upaya mengembalikan fungsi fasilitas umum agar dapat dimanfaatkan masyarakat. Komunikasi dengan warga dinilai menjadi kunci agar kegiatan penataan berlangsung kondusif.

Bambang optimistis masyarakat dapat menerima kebijakan penertiban selama dilakukan melalui dialog dan pendekatan yang tepat. Ia pun mengapresiasi sikap warga yang dinilai mampu memahami tujuan penataan setelah mendapatkan penjelasan.

"Alhamdulillah, kegiatan penertiban sejauh ini berjalan tertib, nyaman dan kondusif," pungkasnya.***