Farhan Hormati Fatwa MUI, Pelarangan Vape Jadi Kewenangan Pusat

INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkap, adanya temuan Rokok Elektrik atau Vape yang disalahgunakan dengan mencampurkan bahan Amfetamin cair. Meski demikian, belum ada kesimpulan seluruh produk vape mengandung narkotika.

Pernyataan itu disampaikannya saat dimintai tanggapan mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan, produksi dan perdagangan rokok elektrik. Fatwa itu ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11).

"Saya sangat menghormati keputusan dan pendapat dari para ulama, karena bagaimanapun juga apa yang diputuskan oleh para ulama memiliki dasar ilmu yang sangat kuat," kata Farhan, Selasa (10/11/2026).

Meski menghormati fatwa MUI, dia menyebut penilaian mengenai dampak hukum dari keputusan itu diserahkan kepada pihak berwenang. Pihaknya juga mengakui, terdapat sejumlah temuan penyalahgunaan vape dengan mencampurkan bahan amfetamin cair.

"Memang ditemukan beberapa fakta, bahwa vape itu ada beberapa yang diinjek dengan bahan-bahan amfetamin cair," ucapnya.

Namun Farhan mengingatkan temuan itu tidak bisa dijadikan dasar menyimpulkan seluruh produk vape mengandung narkotika. Hingga kini, belum ada kesimpulan yang menyatakan semua rokok elektrik memiliki kandungan amfetamin.

"Sampai sekarang, belum bisa dilakukan satu konklusi bahwa semua vape mengandung narkotika atau amfetamin," ujar dia.

Dia mengakui vape dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan zat terlarang. Kendati demikian, persoalan itu tidak serta-merta menjadi alasan melarang seluruh penggunaan rokok elektrik.

"Apakah vape bisa dijadikan alat? Tentu saja bisa. Tapi apakah kemudian harus dilarang 100 persen? Itu sangat tergantung kepada niat kita dalam menggunakannya," jelasnya.

Terkait kemungkinan penerapan aturan pelarangan vape di Kota Bandung, Farhan menyebut kewenangan regulasi berada di pemerintah pusat. Ketentuan itu, mengacu pada pembagian kewenangan pemerintahan sesuai undang-undang.

"Regulasi tentang pelarangan tersebut, sesuai dengan undang-undang ada di kewenangannya pemerintah pusat," pungkas dia.