Disnaker Cimahi Ungkap Fakta Warga Cimahi Jadi Tentara di Rusia 

Seorang warga Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi berinisial FS (29), kini tengah ditelusuri keberadaannya.

Disnaker Cimahi Ungkap Fakta Warga Cimahi Jadi Tentara di Rusia 
Disnaker Kota Cimahi mengungkap FS tergiur tawaran kerja online ilegal dan hilang kontak sejak 5 November lalu. (istimewa)

INILAHKORAN.ID - Seorang warga Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi berinisial FS (29), kini tengah ditelusuri keberadaannya.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi melakukan hal itu setelah FS diduga terjerat menjadi tentara di Rusia lewat perekrutan ilegal berbasis daring.

Kejanggalan itu terkuak setelah pihak keluarga melaporkan kondisi FS yang dikabarkan sedang mengalami masalah di negara beruang merah tersebut. 

Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama Disnaker Kota Cimahi Raka Dwiman Hudiya membeberkan, FS sebenarnya sempat terdaftar untuk bekerja secara legal di Arab Saudi, namun secara sepihak membatalkan rencana keberangkatannya tanpa alasan yang jelas.

"Sebenarnya untuk FS ini sebelumnya akan berangkat ke Arab Saudi sebagai driver ya. Sebagai driver. Tetapi memang dari FS ini meng-cancel dari pihak agensinya yang mana sebelumnya itu agensinya itu legal sebenarnya," kata Raka, Sabtu (21/11/2026).

"Lalu tiba-tiba FS ini tiba-tiba sudah ada di Rusia untuk mengabarkan dia ada bermasalah di sana, seperti itu," sambungnya.

Belakangan terungkap, pembatalan jalur resmi tersebut diduga berkaitan dengan tawaran kerja luar negeri yang diakses FS secara mandiri melalui internet. 

"Keberangkatannya ke Rusia dipastikan tidak tercatat dalam sistem penempatan pekerja migran resmi, sehingga membuatnya rentan terhadap eksploitasi hingga terseret dalam konflik bersenjata," ujarnya.

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Kota Cimahi, Andri Gunawan menjelaskan, penelusuran dilakukan setelah istri dan keluarga FS mendatangi kantor dinas untuk mengadukan persoalan tersebut.

"Awalnya ternyata FS berangkat itu tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Ya, informasi dari istrinya beliau itu dapatnya dari online," kata Andri.

Upaya pelacakan terhadap FS kini terus dikebut mengingat pihak keluarga terakhir kali berhasil menjalin komunikasi dengannya pada 5 November 2026. 

Andri menjelaskan, timnya tengah menghimpun kronologi utuh dari keluarga beserta data pendukung berupa nomor paspor dan nomor telepon seluler yang terakhir digunakan FS.

Seluruh data hasil penelusuran tersebut dituangkan dalam berita acara resmi untuk segera diteruskan kepada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) hingga ke tingkat diplomatik.

"Sebelumnya sudah ada progresnya, jadi sebelumnya memang dari pihak keluarganya sudah langsung mengadukan informasi ini kepada pihak BP3MI," ucapnya.

"Lalu kita dari berita acara ini kita akan sampaikan ke BP3MI untuk bisa diteruskan kepada KBRI ataupun ke pihak luar negeri," imbuhnya.

Andri menuturkan, kasus yang menimpa FS ini menjadi alarm keras atas maraknya jebakan lowongan kerja luar negeri ilegal di ruang digital. Meski Kota Cimahi bukan merupakan wilayah kantong utama pekerja migran.

"Data Disnaker mencatat sedikitnya ada 66 warga Cimahi yang saat ini bekerja secara prosedural di berbagai negara tujuan, mulai dari Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Qatar, hingga Jepang," sebutnya.

Andri mendesak warga yang berminat bekerja di luar negeri agar tidak mudah tergiur tawaran instan di media sosial atau internet. Masyarakat diminta memverifikasi legalitas perusahaan penyalur dan izin penempatan langsung ke kantor Disnaker Kota Cimahi sebelum mengambil keputusan.

"Poin pentingnya segera menghubungi kami, Disnaker Kota Cimahi. Nanti di sini akan dijelaskan agensi yang resmi, perusahaannya. Kami kan tahu ada persyaratannya, ada izin-izinnya, dan itu ada pada kami datanya," tuturnya.

Untuk menutup celah praktik percaloan dan perekrutan ilegal, pihaknya telah menyiagakan empat petugas khusus di meja layanan informasi dan konsultasi migrasi. 

Dia menjamin seluruh proses verifikasi dan pendampingan administrasi tersebut dapat diakses masyarakat tanpa pungutan sepeser pun.

"Gratis, gratis. Enggak ada pungutan biaya, gratis," pungkasnya.


Editor : Doni Ramdhani