UMP Jabar 2027 Tembus Rp3 Juta, Dedi Mulyadi Ungkap Alasan di Balik Kenaikan
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar 2027 sebesar 29,44 persen menjadi Rp3 juta, diharapkan mampu mempersempit kesenjangan upah pekerja antardaerah.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar 2027 sebesar 29,44 persen menjadi Rp3 juta, diharapkan mampu mempersempit kesenjangan upah pekerja antardaerah.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyebut, kebijakan tersebut sebagai jalan tengah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tanpa mengabaikan keberlangsungan industri, terutama sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.
Penetapan UMP Jabar 2027 itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, yang ditandatangani pada 20 November 2026.
Besaran UMP Jabar tahun depan mencapai Rp3 juta atau bertambah Rp682.399 dibandingkan UMP 2026. Sehingga, persentase kenaikannya mencapai 29,44 persen.
Dedi mengatakan, angka tersebut menjadi batas upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah Jawa Barat. Namun, kebijakan ini diharapkan memberikan dampak lebih besar bagi daerah yang selama ini memiliki standar upah relatif rendah.
Pasalnya, disparitas upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jawa Barat masih cukup lebar. Pada 2026, UMK tertinggi tercatat di Kota Bekasi sebesar Rp5,9 juta. Sebaliknya, Kota Banjar hanya berada di kisaran Rp2,33 juta, disusul Kabupaten Pangandaran sekitar Rp2,3 juta.
Kesenjangan serupa juga terlihat di sejumlah wilayah Ciayumajakuning, seperti Kuningan, Sumedang, Majalengka, Indramayu, dan Cirebon yang memiliki standar upah lebih rendah dibandingkan kawasan industri Bekasi dan Karawang.
Menurut Dedi, kondisi tersebut tidak terlepas dari karakteristik industri yang tumbuh di masing-masing daerah. Bekasi dan Karawang didominasi industri padat modal, termasuk otomotif dan elektronik. Sementara itu, sejumlah daerah lain lebih banyak mengandalkan industri padat karya, seperti garmen dan alas kaki.
Daerah yang memiliki industri padat karya antara lain Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut, dan Sukabumi. Sektor tersebut juga banyak menyerap tenaga kerja perempuan.
Atas pertimbangan itu, Dedi berharap kenaikan UMP tidak justru membebani dunia usaha hingga menghambat pertumbuhan industri di Jawa Barat.
"Kita mengambil jalan tengah dengan harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang. Terutama industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, agar kebijakan ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha," ujar Dedi usai mengunjungi PT Kwangduk Worldwide di Jalan Raya Cipeundeuy, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).
Dia mengakui, penetapan UMP Rp3 juta tidak serta-merta mengubah standar pengupahan di daerah yang UMK-nya telah berada jauh di atas angka tersebut. Sebaliknya, kebijakan ini dinilai lebih berarti bagi wilayah dengan tingkat upah minimum yang masih rendah.
Dedi juga memahami bahwa kenaikan upah memiliki konsekuensi berbeda bagi pekerja dan pengusaha. Bagi buruh, penyesuaian tersebut dapat meningkatkan pendapatan. Namun, bagi pelaku usaha, kebijakan itu menjadi tambahan beban yang harus diperhitungkan.
"Upah ini sangat berarti. Bisa jadi menjadi kebahagiaan bagi para pegawai, tetapi bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berat bagi pengusaha," ucapnya.
Setelah UMP ditetapkan, Pemprov Jabar akan melanjutkan proses pembahasan upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), serta upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menjelaskan, penentuan UMP 2027 mengacu pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Kim menyebut nilai KHL terendah di Jawa Barat berada di angka Rp3.096.000. Karena itu, penetapan UMP sebesar Rp3 juta dimaksudkan sebagai jaring pengaman agar standar upah tidak berada di bawah batas kebutuhan tersebut.
"Jadi, Rp3 juta itu menjadi safety net atau jaring pengaman agar angka upah tidak lebih rendah dari batas tersebut. Jadi, berdasarkan kebutuhan hidup layak," pungkasnya.
Editor : Doni Ramdhani

