Dedi Mulyadi Jaga Optimisme Meski Reaktivasi KA Butuh Rp20 Triliun

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap menjaga optimisme, meski anggaran yang dibutuhkan untuk reaktivasi KA tidak sedikit.

Setidaknya Rp20 triliun dibutuhkan, guna reaktivasi KA di lima jalur yang kini mati suri.

"Ya, itu kan gini. Kita punya mimpi nih, tentang reaktivasi KA nilai pembiayaannya Rp20 triliun, ini akan dilakukan sekarang atau ke depan ya minimal kan kita sudah punya mimpi," ujar Dedi di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung baru-baru ini.

Menurutnya, kalau sudah punya mimpi ke depannya tinggal menyampaikan ke pemerintah pusat, dengan harapan fiskal pemerintah pusat mengalami peningkatan untuk reaktivasi KA.

"Siapa tahu fiskal pemerintah Pusat ke depan semakin baik, kan kita bisa dong Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangannya untuk dana alokasi untuk Jabar," ucapnya.

Reaktivasi itu, kata dia, diklaim memberikan banyak manfaat sosial dan ekonomi, terutama jalur Banjar-Pangandaran-Cijulang.

"Yang paling rasional itu yang bisa dilaksanakan, Tahap pertama adalah banjar Pangandaran, itu yang paling rasional. Biayanya kemarin Rp3 triliun sampai Rp3,2 triliun ya kurang lebih. Saya kan belum punya uang segitu," imbuhnya.

Sebelumnya, lima jalur kereta api di sejumlah daerah di Jawa Barat, kembali diwacanakan untuk direaktivasi. 

Wacana itu digaungkan oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang secara khusus menggelar pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, dan PT KAI, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa 15 April 2025 lalu.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jabar Dhani Gumelar mengatakan, reaktivasi dilakukan untuk mendukung mobilitas dan kelancaran logistik pemasaran produk pertanian di Jabar.

Lima jalur yang akan direaktivasi itu diantaranya Banjar-Cijulang sepanjang 82 kilometer, Cibatu-Garut-Cikajang sepanjang 47,5 kilometer, jalur Rancaekek-Tanjungsari sepanjang 11,5 kilometer, Cipatat-Padalarang sepanjang 17 kilometer dan Cikudapateuh (Bandung)-Ciwidey sepanjang 37,8 kilometer.

"Jadi tadi kita melakukan pertemuan antara Gubernur Pemprov Jabar dengan Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub dan PT KAI yang intinya bagaimana kita melakukan percepatan dan sinkronisasi rencana reaktivasi jalur di Jawa Barat," ujar Dhani Gumelar.

Nantinya, kata dia, Pemerintah Provinsi Jabar akan berbagi peran dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota. 

"Pembagian perannya nanti akan dibahas lebih lanjut. Yang pasti kita sama-sama melakukan reaktivasi jalur kereta yakni mengaktifkan kembali jalur yang sudah ada," ucapnya.

Menurut Dhani, rencana reaktivasi jalur kereta itu dilakukan dengan tiga tujuan utama yakni aksesibilitas kawasan wisata, memperluas pendistribusian logistik dan mempermudah mobilisasi masyarakat.

"Untuk menunjang aksesibilitas menuju kawasan wisata seperti Pangandaran Garut, kemudian mempermudah untuk pemasaran produksi pertanian dan support kawasan industri dan mempermudah mobilisasi masyarakat," ucapnya.

Lima jalur kereta api itu, kata dia, sudah dibangun sejak zaman Belanda. Hanya saja, pada 1980-1990 banyak yang tidak digunakan karena biaya operasional yang relatif tinggi, dan kalah bersaing karena kemudahan untuk mendapatkan kendaraan pribadi.

"Tapi semakin ke sini, ternyata membuktikan bahwa dengan tingkat kemacetan dan kemudahan aksesibilitas, memang moda kereta api menjadi perlu gitu," katanya. 

Dhani mencontohkan, jika jalur kereta api Banjar-Pangandaran -Cijulang kembali beroperasi, maka waktu tempuh dari Bandung ke Pangandaran awalnya ditempuh dengan 5-6 jam, bisa menjadi lebih cepat.

"Tapi nanti dengan kereta itu bisa lebih cepat, itu harapan pak Gubernur," katanya. 

Adapun yang membuat rencana ini kerap gagal dieksekusi, karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan, ditambah banyak jalur yang sudah berubah menjadi pemukiman warga. 

"Masalahnya pembangunan kereta api itu tidak murah gitu ya, mahal. Tadi kurang lebih kalau kita jumlah kan itu ada sekitar Rp20 triliun," terangnya.
 
"Nah, sekarang juga beberapa lahan sudah dikuasai oleh masyarakat, terus perlu ada penyesuaian dari sisi teknis, karena memang yang direncanakan zaman Belanda kan tentunya berbeda dengan sekarang, ini akan dicoba diakselerasi oleh Pak Gubernur dan pemerintah Provinsi Jabar dengan berbagai peran. Nanti akan coba kita petakan satu-satu peran tersebut dan nanti akan coba kita usulkan ke Pak Presiden dann harapannya bisa terwujud dalam waktu 5 tahun ke depan," imbuhnya.