Dedi Mulyadi: Kerusakan Lingkungan Harus Segera Diminimalisasi

INILAH, Purwakarta – Kerusakan lingkungan, terutama di daerah resapan air, saat ini sudah sangat memprihatinkan. Apalagi, saat ini pembangunan yang dilakukan terkesan sudah tak lagi menghiraukan alam lingkungan sekitarnya.

Seperti, gunung-gunung dirusak untuk diambil materialnya, pepohonan yang ada di hutannya juga turut ditebangi. Padahal, kegiatan tersebut memiliki dampak negatif yang sangat luar biasa. Salah satunya, berdampak pada rusaknya sumber air untuk kehidupan.

Terkait kerusakan lingkungan, ternyata menjadi perhatian serius Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi. Menurutnya, pembangunan yang berjalan tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan dipastikan akan merusak sendi-sendi kehidupan manusia.

“Kerusakan lingkungan harus segera diantisipasi. Kerusakan ini, jangan dibiarkan berlarut-larut,” ujar Dedi saat berkunjung ke Purwakarta, Jumat (29/11/2019).

Khusus untuk kerusakan di sepanjang aliran sungai, menurut Dedi, penanganannya harus dengan cara membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbar (IPAL) secara komunal. Sehingga, limbah industri ataupun limbah rumah tangga tak langsung mencemari air yang ada di aliran sungai tersebut.

“Pembangunan IPAL Komunal menjadi sebuah keharusan ditengah pesatnya pembangunan. Apalagi, di daerah-daerah yang dilintasi sungai,” jelas dia.

Kemudian, sambung dia, untuk kerusakan lingkungan di pesisir laut, salah satunya dengan melakukan penataan kampung nelayan dan menghijaukan kembali wilayah pesisir dengan penanaman mangrove sebagai penahan abrasi.

“Saya ingin memelopori pembangunan kampung nelayan. Kemudian saya akan dorong pendidikan karakter bagi sekolah yang dekat dengan pantai agar sejak kecil mereka mengenal lingkungan dan bisa menjaganya di kemudian hari,” jelas dia.

Dedi pun akan memelopori agar lembaga legislatif tak hanya sekadar duduk di belakang meja dengan hanya bekerja pada aspek-aspek politik saja. Ia ingin ada aksi nyata untuk membantu pemerintah.

“Sebenarnya DPR tak perlu bekerja taktis dan teknis seperti ini, tapi kalau hanya bekerja yang sifatnya politis saja kan kurang karya. Maka saya akan memelopori itu,” seloroh dia.

Ia akan memulai aksi nyata tersebut di dapilnya: Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Kini ia sudah memulai rencana aksi yang berhubungan dengan komisi empat yakni pertanian, pangan, maritim dan kehutanan.

Selain itu, ia juga akan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan penegakan hukum. Jika perlu, kata Dedi, penegakan tersebut dikerjasamakan dengan instansi Polri dan TNI sebagai efek jera.

Semua harus dibuat disiplin. Masyarakat kita harus ada unsur takutnya dulu, baru sampai tingkat kesadaran. Masyarakat modern itu taat pada undang-undang, sementara masyarakat tradisional taat pada adat. Nah sekarang ini adat sudah ditinggalkan dan undang-undang tidak ditaati,” pungkasnya. (asep mulyana)