Dedi Mulyadi Kucurkan Rp600 Miliar dari APBD untuk Tebus Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah Swasta

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal mengucurkan anggaran dari APBD senilai Rp600 miliar, untuk menebus ijazah siswa yang ditahan di sekolah swasta.

Angka Rp600 miliar ini akan didistribusikan melalui program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Diharapkan, dengan adanya bantuan tersebut, tidak lagi ada ijazah yang ditahan oleh sekolah swasta karena siswa menunggak pembayaran iuran sekolah.

Gubernur Dedi Mulyadi menuturkan, ini adalah komitmennya supaya tidak ada lagi sekolah di Jabar yang menahan ijazah siswa karena tidak mampu membayar iuran.

"Dulu saya sudah menyampaikan tentang agar sekolah swasta itu menyerahkan ijazah kepada para penunggak iuran sekolah. Dan saya sudah mendapat informasi tadi malam, hampir 600 miliar pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menurunkan anggaran untuk sekolah-sekolah swasta melalui program BPMU," ujar Dedi dalam keterangannya, dikutip Minggu 6 Juli 2025.

Dedi menjelaskan, berdasarkan data bahwa hutang masyarakat terhadap ijazah yang masih ditahan di sekolah swasta mencapai Rp1,2 triliun. Dengan turunnya anggaran tersebut, maka sudah dipastikan sebagian permasalahan mengenai penahanan ijazah sudah diselesaikan.

"Sehingga mungkin kalau berdasar hitungan uutang masyarakat terhadap ijazah yang masih ditahan itu Rp1,2 triliun. Iurannya yang belum dibayar beberapa tahun yang lalu, sebesar Rp1,2 triliun. Kalau Rp600 miliar sudah diturunkan uangnya, berarti setengahnya sudah terbayar," ucapnya.

Dia menegaskan, langkah penyaluran anggaran melalui program BPMU ini adalah komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menyelesaikan berbagai problem pendidikan yang ada di Jawa Barat.

"Sekolah-sekolah yang menerima dana BPMU memiliki janji atau komitmen untuk tidak menahan ijazah. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Saya ucapkan juga terima kasih pada seluruh warga yang membayar pajak pada pemerintah dan pajak-pajak yang dibayarkan Insya Allah akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat," tandasnya. (Yuliantono)