Dedi Mulyadi Revisi SK UMSK Jabar 2026, Bekasi Tertinggi Tembus Rp6 Juta

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menerbitkan keputusan baru tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026. 

Dalam keputusan tersebut, Kota Bekasi menjadi daerah dengan besaran UMSK tertinggi di Jabar yakni mencapai Rp6.052.861,25.

Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561.7/Kep.675-Kesra/2026 yang ditetapkan pada 11 November 2026 itu sekaligus mencabut keputusan sebelumnya, yakni Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang UMSK Kabupaten/Kota Tahun 2026.

Penerbitan keputusan baru tersebut merupakan tindak lanjut atas empat putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, yakni Nomor 174/B/2026/PT.TUN JKT, 196/B/2026/PT.TUN JKT, 205/B/2026/PT.TUN JKT, dan 211/B/2026/PT.TUN JKT.

Dalam bagian pertimbangan keputusan, Dedi menyatakan penetapan UMSK diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di Jabar.

"Bahwa untuk memastikan pelindungan pekerja serta menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha sesuai sektor di daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota di daerah Provinsi Jawa Barat," tulis Dedi dalam Kepgub tersebut, yang dikutip Jumat (13/11/2026).

Keputusan tersebut juga mengacu pada Pasal 35F Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam lampirannya, Kota Bekasi mencatatkan besaran UMSK tertinggi mencapai Rp6.052.861,25. Nominal tersebut berlaku bagi sejumlah sektor mulai dari industri makanan, percetakan, baja, aluminium, kabel listrik, hingga perdagangan eceran.

Kabupaten Bekasi menyusul dengan UMSK tertinggi Rp5.981.990. Ketentuan tersebut mencakup puluhan sektor, di antaranya industri otomotif, elektronik, farmasi, kimia, pengolahan makanan, dan perdagangan.

Sementara itu, Kabupaten Karawang menetapkan UMSK tertinggi Rp5.910.370,63 untuk sejumlah sektor industri, termasuk kendaraan bermotor, komponen otomotif, logam, mesin, kimia, elektronik, hingga industri makanan dan minuman.

Di wilayah Bogor, UMSK Kabupaten Bogor mencapai Rp5.198.758, sedangkan Kota Bogor menetapkan Rp5.502.521 untuk industri ban luar dan ban dalam. Adapun Kota Depok memiliki besaran UMSK Rp5.620.945 untuk sejumlah sektor, termasuk industri plastik, farmasi, elektronik, perhotelan, dan perdagangan skala besar.

Untuk wilayah Bandung Raya, UMSK Kota Bandung mencapai Rp4.760.047,74. Kota Cimahi menetapkan Rp4.140.362, sedangkan Kabupaten Bandung Barat memiliki beberapa kelompok besaran dengan nominal tertinggi Rp4.003.363,38.

Kabupaten Purwakarta juga mencatatkan UMSK cukup tinggi. Untuk industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, besarannya mencapai Rp5.957.247.

Sementara itu, UMSK Kabupaten Subang mencapai Rp4.145.339, Kabupaten Sukabumi Rp4.023.522,30, Kabupaten Sumedang Rp3.995.200,23, serta Kabupaten Cianjur Rp4.033.800 untuk sektor industri air minum dalam kemasan.

Di daerah lainnya, UMSK Kabupaten Cirebon tercatat Rp2.894.402,55, Kabupaten Indramayu Rp3.729.638, Kabupaten Majalengka Rp2.777.102, dan Kota Tasikmalaya Rp3.185.622 untuk sektor penyimpanan minyak dan gas bumi. Adapun Kabupaten Garut menetapkan UMSK Rp2.636.507 untuk industri sepatu olahraga.

Selain menetapkan besaran upah sektoral, keputusan tersebut juga mengatur mekanisme bagi perusahaan yang belum mampu membayar sesuai ketentuan.

Dalam diktum keempat, Dedi memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan perundingan dengan pekerja atau serikat pekerja melalui mekanisme bipartit.

"Dalam hal perusahaan belum mampu membayar upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, perusahaan dapat melakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan dan hasil dari perundingan bipartit dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat," tulisnya.

Dengan ketentuan itu, hasil perundingan bipartit tidak cukup hanya disepakati secara lisan. Pengusaha dan pekerja wajib menuangkan kesepakatan secara tertulis, membubuhkan tanda tangan kedua belah pihak, serta melaporkannya kepada gubernur melalui Disnakertrans Jawa Barat.

Adapun pemberlakuan dan penerapan UMSK 2026, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Gubernur Jabar yang ditandatangani secara elektronik oleh Dedi Mulyadi tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 11 November 2026.