RAPBD Jabar 2027 Tertekan, TKD dari Pusat Jadi Harapan

INILAHKORAN.ID - Keterbatasan kapasitas fiskal, menjadi salah satu kendala utama dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jabar 2027. 

Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap pemerataan alokasi anggaran, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengatakan, pembahasan RAPBD 2027 yang tengah berlangsung di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), masih dihadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, tekanan fiskal tersebut salah satunya dipengaruhi belum tersalurkannya sejumlah dana dari pemerintah pusat ke Pemprov Jabar, termasuk Transfer ke Daerah (TKD).

"Kalau dihitung-hitung, kemampuan kita itu dipengaruhi oleh piutang kita dari pusat ke provinsi. Jadi, ada beberapa alokasi anggaran yang belum terkucurkan, di antaranya adalah TKD," ujar Yomanius di Kota Bandung, Jumat (13/11/2026).

Dia memperkirakan, apabila dana sekitar Rp2,7 triliun hingga Rp3 triliun dapat disalurkan pada tahun depan, tekanan terhadap kapasitas fiskal Jabar bisa berkurang. Sehingga, pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk mendistribusikan anggaran secara merata ke berbagai sektor prioritas.

Kondisi tersebut dinilai penting bagi sektor pendidikan dan kesehatan, yang menjadi lingkup kerja Komisi V DPRD Jabar.

Khusus pendidikan, dia berharap kebijakan anggaran pada 2027 mulai diarahkan dari pemenuhan akses menuju peningkatan kualitas pendidikan. Namun, keterbatasan anggaran berpotensi menghambat pergeseran orientasi tersebut.

Di sisi lain, dia menyoroti besarnya persentase anggaran pendidikan dalam nota usulan RAPBD 2027 Pemprov Jabar yang mencapai sekitar 34 persen.

Menurutnya, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan besarnya dukungan anggaran terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Pasalnya, sebagian besar alokasi tersebut digunakan untuk membiayai gaji pegawai.

"Kalau dari persentase mah yes, besar. Tapi kan sebagian besar itu untuk gaji pegawai," katanya.

Padahal sejatinya secara ketentuan Undang-undang 1945 Pasal 31 Ayat 4 kata dia, komponen belanja gaji seharusnya tidak masuk dalam alokasi minimal 20 persen untuk anggaran pendidikan.

"Jadi (angka) 34 persen itu ngabubungah dewek (menyenangkan diri sendiri)," ucapnya.