Demokrat Tak Ajukan Nama untuk Isi Kekosongan Wapres, AHY Sebut Ini Usulan SBY

INILAHKORAN, Bandung - Calon wakil Presiden yang harus diajukan Presiden Prabowo Subianto harus berasal dari sebuah partai.

Sebelumnya banyak yang berharap nama Agus Harimurti Yudhoyono maju sebagai salah satu calon Wapres dari partai Demokrat.

Namun, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa partainya tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wapres.

AHY menyebut Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses penggantian wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden," kata AHY.

"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” lanjutnya.

Menurut AHY, sikap tersebut sejalan dengan aturan internal Partai Demokrat dan telah dikonsultasikan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan presiden keenam Republik Indonesia.

AHY juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang konstitusional.

AHY menekankan, pemerintahan dan agenda pembangunan harus tetap berjalan di tengah proses tersebut.

“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tutur AHY

Sebelumnya Gibran menyerahkan langsung surat berhenti sebagai Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR.

Penyerahan tersebut dilakukan dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden.***