Dewan Minta Pemkot Bogor Beberkan soal Trem

INILAH, Bogor- Hingga saat ini, payung hukum menyangkut trem belum ada. DPRD minta Pemerintah Kota Bogor lebih objektif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kota Bogor membeberkan rencana soal trem. Sebab, hingga saat ini payung hukum trem belum ada. Kajian pun disarankan menggunakan pembanding agar hasilnya objektif. DPRD pun mempertanyakan sumber dana kajian dan trem agar jelas apakah ada kepentingan pihak lain atau tidak.

Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Sri Endah mengatakan, Pemkot Bogor meminta DPRD agar menyetujui trem. Tapi, payung hukumnya belum ada. Perda yang ada baru mengarah ke sana, belum secara spesifik membahasnya.

“Tetap diperlukan. Ini baru diagendakan tahun 2020, sedangkan ekspose nya  terlihat sudah sangat siap,” ungkap Sri kepada INILAH, Minggu (8/3).

Sri melanjutkan, selain itu hasil kajian harus ada pembanding. Misalnya, kajian A harusnya ada beberapa hasil kajian lainnya agar bisa diperbandingkan.

“Jadi hasilnya tidak subjektif, tetapi dengan beberapa kajian bisa objektif. Harus ada beberapa penelitian lain. Jadi ada komparasi yang bisa membuat kajian finalnya kuat,” tambahnya.

Dicontohkan Sri, kajian yang tidak matang seperti beberapa waktu lalu, ekspose Pemkot Bogor soal obligasi, yang datang narasumber dua-duanya mengarahkan kepada persetujuan obligasi. Setelah dilihat dan dicek daerah se-Indonesia belum ada yang menggunakan obligasi.

“Dilihat kebutuhannya tidak terlalu besar, semisal dibutuhkan puluhan triliun dan itu bisa direalisasikan dengan kerja sama dengan pihak lain atau KSO. Tidak harus juga obligasi,” tegasnya.

Sri juga menyebutkan dana trem harus ada dalam kajian. Jadi yang membiayai siapa kajian itu dan dipagu anggaran juga tidak ada. “Jangan sampai ada sesuatu yang bermain di belakang rencana trem ini,” katanya.

Meskipun begitu, Sri tetap akan hadir dalam ekspose Pemkot Bogor soal trem. Di sanalah akan dilihat pemaparan dari Pemkot Bogor. Direncanakan ekspose berlangsung 16-17 Maret mendatang.

“Untuk pimpinan DPRD saat itu ke Madiun hanya melihat saja, belum pada konteks merencanakan,” bebernya.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menuturkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan DPRD Kota Bogor. Soal trem, dia berjanji akan menjalin komunikasi lebih intensif. Dia menyebutkan trem tahapannya baru kajian dan dia bersama DPRD sepakat untuk menjadwalkan pertemuan lanjutan.

“Kami akan ekspose di depan DPRD terkait rencana trem itu. Tidak bisa detail karena tahun ini baru tahap kajiannya. Kenapa? Kan baru tahap kajiannya,” terangnya. (Rizki Mauludi)