Dibangun Tahun 2020, Terminal Parung Difungsikan Tahun 2021
Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat kabarnya sedang meninjau Detail Engine Design (DED), tentang rencana pembangunan Terminal Parung.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bogor - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat kabarnya sedang meninjau Detail Engine Design (DED), tentang rencana pembangunan Terminal Parung.
Hal itu dikatakan Kabid Angkutan Dishub Kabupaten Bogor Dudi Rukmayadi. Menurutnya, beberapa waktu lalu Dishub Jawa Barat, sudah meminta salinan DED Terminal Parung yang telah dibuat Dishub Kabupaten Bogor.
"Kami sebenarnya beberapa tahun lalu sudah membuat DED Terminal Parumg yang masuk dalam kategori type B pasca pembebasan lahan, namun seiring terbitnya Undang-undang nomor 23 tentang perubahan kewenangan pemerintah daerah maka pengelolaan Terminal Parung menjadi wewenang Pemprov Jawa Barat hingga DED yang kami buat lalu direview atau disesuaikan dengan rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil," kata Dudi kepada wartawan, Kamis (10/1).
Mantan Kepala UPT Dishub wilayah III ini menerangkan selain lahan Terminal Parung dan DEDnya, beberapa aset seperti lahan Terminal Parung, Terminal Cileungsi, Terminal Leuwiliang dan perangkatnya diserahkan ke Pemprov Jawa Barat.
"Kabarnya pembangunan Terminal Parung akan mulai dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang dan minimal bisa difungsikan oleh penumpamg dan pengusaha angkutan minimal pada tahun 2021," terangnya.
Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pembangunan Terminal Parung rencananya dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Tujuannya agar tak merepotkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor maupun Provinsi Jawa Barat.
"Pembangunan Terminal Parung ini bisa tanpa menggunakan APBD Kabupaten Bogor maupun Provinsi Jawa Barat karena rencananya dikerjasamakan dengan pihak ketiga," kata Ridwan Kamil.
Suami Atalya Pranatia ini menambahkan, nanti fungsi Terminal ada di lantai bawah. Sementara di atas akan dibangun fasilitas ekonomi, bisnis dan lainnya. Hal ini sesuai dengan luas Terminal Pasar Parung 2,3 hektare dan posisi lahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
"Kita cari win-win solution yang terpenting pembangunan Terminal Parung tidak menggunakan APBD, nanti duit dari negara kita geser untuk pembangunan rumah sakit di Kabupaten Bogor di bagian utara karena saya dengar belum ada," tambahnya.
Mengenai banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan di sekitar lokasi Terminal Parung, Ridwan Kami berpendapat para PKL ini nantinya pasca Terminal Parung selesai dibangun bisa dipindahkan ke dalam Terminal Parung.
"Para PKL ini bisa ditempatkan di dalam Terminal Parung karena di lantai bawah bisa dibuatkan kios-kios cantik yang mengelilingi Pasar Parung. Pembangunan Terminal Parung ini juga bagian solusi kemacetan yang sehari-hari dirasakan warga Parung dan sekitarnya," lanjut Kang Emil sapaan akrabnya.
Editor : inilahkoran
