Disdik Jabar Desak Dapur MBG Patuhi SOP, Buntut Ribuan Siswa Jadi Korban Keracunan

INILAHKORAN, Bandung – Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (mbg) di Jawa Barat terus menjadi sorotan. Kabupaten Bandung Barat mencatat kasus terbanyak, bahkan jumlah korbannya kini sudah mencapai ribuan siswa.

Insiden terbaru kembali terjadi di Kecamatan Lembang, di mana sejumlah pelajar mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG. Kondisi ini memicu perhatian Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, yang menilai lemahnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di dapur pelaksana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyebab utama.

Kepala Disdik Jabar Purwanto menegaskan, pihaknya bersama Gubernur Jabar dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Ia menilai, kasus keracunan terjadi karena masih banyak penyelenggara program yang abai terhadap standar pengolahan makanan.

“Ya, kalau keracunan kan kita sudah melakukan evaluasi ya, Pak Gubernur dengan BGN sudah melakukan evaluasi. Jadi SPPG-nya mesti pegang SOP, karena kan sering banyak SOP yang dilanggar biasanya,” kata Purwanto, dikutip Kamis 30 Oktober 2025.

Menurut Purwanto, sebagian besar kasus disebabkan oleh makanan yang sudah basi, yang berkaitan dengan waktu penyajian dan kualitas bahan baku yang digunakan.

“Misalnya, waktu penyajian kan gitu terus bahan baku seperti apa. Nah ini kalau SOP-nya dipenuhi oleh SPPG, saya yakin enggak akan ada keracunan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh proses mulai dari pemeriksaan gizi, bahan makanan, hingga pendistribusian ke sekolah.

“Terus pemeriksaan gizinya sesuai dengan SOP. Kemudian pendistribusi sesuai dengan SOP. Ini tinggal pengawasannya kok. Yang namanya quality control itu harus diterapkan di tingkat SPPG dan itu harus dipenuhi. Karena kalau enggak dipenuhi ya yang jadi korban kan siswa,” tuturnya.

Purwanto menjelaskan, Disdik Jabar memiliki peran terbatas dalam pelaksanaan program MBG di sekolah. Pihaknya hanya berwenang melakukan monitoring dan pengawasan internal, sementara pelaksana teknis berada di bawah tanggung jawab SPPG.

“Kami itu kan pengguna penerima, sekolah-sekolah itu hanya menerima. Kami menjalankan SOP yang ada di sekolah, dengan terus memberikan aspirasi ke SPPG gitu. Kita ya menyiapkan UKS, terus SOP di sekolah-sekolah dipenuhi,” jelasnya.

Kasus beruntun ini memperlihatkan lemahnya kontrol mutu di lapangan. Disdik Jabar berharap evaluasi menyeluruh dan kepatuhan terhadap SOP dapat menjadi kunci untuk mencegah keracunan massal siswa terulang di masa mendatang.