Dituding Tak Informatif, Kementerian BUMN Klam Sudah Berbenah

INILAH, Bandung - Staf Khusus III Kementrian BUMN, Arya Sinulingga, mengaku sedang berusaha mendorong semua BUMN agar terbuka dalam memberikan informasi publik.

Hal itu disampaikan Arya, menanggapi ungkapan Ketua bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat (KIP) Cecep Suryadi bahwa 85 persen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai tidak terbuka soal informasi perusahaan kepada publik.

Menurutnya, pemerintah saat ini sedang bekerja dalam kurun waktu enam bulan terkahir. Bahkan, sebanyak 83 persen BUMN oun diklaim sudah informatif dan transparan.

"Kami ubah dalam enam bulan ini, 83 persen BUMN jadi informatif dan transparan, karena sebenarnya kami tidak ada kepentingan untuk tidak informatif, saya berani diaadu, misanya kalau ada BUMN yang tidak transparan," ucap Arya dalam workshop, Revolusi pengelolaan BUMN sebagai fundamental perekonomian negara melalui budaya keterbukaan dan pemenuhan hak asasi atas informasi publik, Kota Bandung, Sabtu (8/2/2020).

Meski demikian, Arya menambahkan, tidak semua informasi BUMN bisa dibuka secara tranparan ke publik. Pasalnya, terdapat sejumlah BUMN yang memiliki peran strategis. Misalnya, PT Pindad.

"Karena ada industri strategis yang tidak bisa dibuka seperti Pindad yang masuk dalam kualifikasi rahasia negara. Misalnya Pindad membuka rencana kerja akan membuat peluru jenis ini, kan tidak bisa, kalau yang umum tidak masalah, kami pasti membuka apa yang harus dibuka," pungkas Arya. (Ridwan Abdul Malik)