DKPP Jabar: Cabai dan Beras Jadi Pemicu Inflasi, Sekilo Harga Cabai Sentuh Rp100 Ribu

INILAHKORAN.ID - Harga cabai rawit merah di Jabar kembali melonjak dan menjadi perhatian utama pemerintahan daerah di tengah kemarau panjang yang masih berlangsung.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar mencatat, komoditas tersebut menjadi salah satu pemicu inflasi pangan bersama beras pada September 2026.

Kepala DKPP Jabar Linda Al Amin mengatakan, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan beras premium merupakan komoditas yang saat ini paling perlu mendapat perhatian.

“Komoditas yang paling perlu mendapat perhatian di Jawa Barat saat ini adalah cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan beras premium,” kata Linda dalam keterangannya kepada INILAHKORAN.ID, Rabu (7/10/2026).

Berdasarkan data Panel Harga Pangan per 7 Oktober 2026, harga rata-rata cabai rawit merah mencapai Rp80.013 per kilogram. Angka tersebut jauh melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP), yang berada pada kisaran Rp40.000 hingga Rp57.000 per kilogram. Dalam beberapa hari terakhir, harga cabai rawit merah bahkan bergerak sangat fluktuatif di rentang Rp60.667 hingga Rp100.000 per kilogram.

“Artinya, komoditas hortikultura menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, harga beras premium di sejumlah daerah di Jawa Barat tercatat berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp15.500 per kilogram atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp14.900 per kilogram.

Meski belum mengalami lonjakan ekstrem, Linda menegaskan beras premium tetap menjadi perhatian pemerintah, agar pasokan dan distribusi tetap terjaga. Kenaikan harga cabai dan beras juga tercermin dalam data inflasi Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, kata Linda, mencatat inflasi September 2026 sebesar 0,23 persen, dengan cabai rawit dan beras menjadi penyumbang utama.

Menurut Linda, tekanan harga tersebut dipengaruhi kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan di sejumlah sentra produksi serta serangan hama patek yang mengganggu produksi cabai.
Terkait beras, Linda menegaskan kenaikan harga yang sempat terjadi bukan semata-mata akibat gagal panen.

“Bukan semata-mata karena gagal panen,” katanya.

Dia menjelaskan, sejumlah faktor memengaruhi pergerakan harga beras, mulai dari kemarau panjang yang mengurangi pasokan dari sentra produksi, pergeseran musim panen, kenaikan biaya produksi dan distribusi, kondisi stok di tingkat penggilingan maupun pedagang, hingga tingginya permintaan pasar.

Meski demikian, kondisi stok beras di Jawa Barat masih relatif aman. Bulog Bandung mencatat, persediaan sekitar 25 ribu ton pada akhir Agustus 2026 yang dinilai cukup memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.

Selain itu, pada September 2026 Bulog Jabar juga memiliki stok sekitar 640 ribu ton beras, yang diproyeksikan mampu mencukupi kebutuhan hingga awal 2027. Sementara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Jawa Barat per awal Oktober tercatat sebanyak 2.594 ton.

“Berdasarkan neraca pangan kabupaten/kota per September 2026, kondisi ketersediaan khususnya komoditas beras berada dalam kondisi surplus, dalam artian ketersediaan melebihi kebutuhan,” ujar Linda.

Hingga akhir Desember 2026, surplus beras diperkirakan mencapai 858.381 ton. Jumlah tersebut jauh di atas kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diproyeksikan mencapai 219.755 ton sepanjang tahun ini.

“Beras di Jawa Barat masih melimpah meskipun adanya program MBG,” katanya.

Di sisi lain, DKPP mengingatkan risiko gangguan pasokan hortikultura masih tinggi selama musim kemarau. Berdasarkan pemantauan BMKG pada awal Oktober, sebagian besar wilayah masih mengalami kondisi kering akibat rendahnya curah hujan.

Komoditas yang paling rentan terdampak adalah cabai rawit merah, cabai merah keriting, cabai merah besar, dan bawang merah.

“Cabai menjadi perhatian khusus karena selain kekeringan, BPS juga menyebut serangan hama patek sebagai faktor yang menekan produksi/pasokan cabai,” ujar Linda.

DKPP Jabar turut memetakan sejumlah daerah, yang perlu mendapat perhatian khusus terkait risiko kekeringan dan dampaknya terhadap produksi pangan.

Wilayah dengan status siaga meliputi Kabupaten Ciamis, Pangandaran, dan Tasikmalaya. Sementara kategori awas mencakup Kabupaten Indramayu, Karawang, Subang, Majalengka, Cirebon, Kuningan, Garut, Sukabumi, Sumedang, serta Kota Bekasi dan Kota Cirebon.

Pemprov Jabar, kata dia, akan terus memantau perkembangan harga dan pasokan pangan guna mengantisipasi gejolak inflasi serta menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat hingga akhir tahun.