DKPP Jawa Barat Antisipasi Kenaikan Harga Minyakita

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat bersama Satgas Pangan Polda Jabar, akan mengantisipasi gejolak kenaikan harga Minyakita.

DKPP Jawa Barat Antisipasi Kenaikan Harga Minyakita
Plt Kepala DKPP Jabar Siti Rochani

INILAHKORAN, Bandung - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat bersama Satgas Pangan Polda Jabar, akan mengantisipasi gejolak kenaikan harga minyakita.

Pasalnya, dari hasil peninjauan di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Selasa 25 Februari 2025, terjadi kenaikan harga pada minyakita, di atas harga eceran tertinggi (HET).

Plt Kepala DKPP Jabar Siti Rochani mengungkapkan, harga minyakita dari HET Rp15.700 menjadi Rp17.500. Penyebabnya, rantai pasok atau supply chain dari distributor ke pedagang pasar belum berjalan maksimal.

"Disini itu posisinya belinya bareng dari sales. Masing-masing dijatah paling banyak 2-5 dus. Mungkin disitu terjadi peningkatan harga, karena bukan dari orang pertama (rantai pasok)," kata Hani.

Guna mengantisipasinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema operasi pasar.

Antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Bersubsdi (Opadi), Pasar Leweung dan lainnya, untuk memastikan stabilitas harga minyakita.

"Makanya ada operasi pasar, setiap pasar ada kelebihan kekurangan. Jadi yang murah bisa dicari di operasi pasar," ucapnya.

Tim Satgas Pangan, Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Jabar AKBP Dany Rimawan menambahkan, pihaknya akan terus memperketat pengawasan guna mengantisipasi adanya penimbunan, utamanya menghadapi Ramadan dan Lebaran 2025.

"Kita terus melakukan pengawasan tiap hari. Baik dari tingkat Polres, kemudian Polda, Mabes Polri juga Satgas Pangan menekankan ini, terutama yang menjadi atensi masalah minyakita karena di beberapa tempat di atas HET. Namun di Jawa Barat, khususnya di Pasar Kosambi ini masih relatif stabil," kata dia.

Rantai pasok lanjut Dany, juga akan menjadi perhatian supaya memastikan harga minyakita tidak terlalu jauh dari HET yang ditetapkan pemerintah.

"Kita juga sedang melakukan pengawasan juga terkait distribusi Minyakkita, terutama HET yang menjadi concern bersama. Terkait HET, makanya kita lagi rapikan dulu. Penjual ini maksimal dari D3 atau distributor ketiga. Mungkin karena kendala transportasi, angkutan akhirnya lewat sales. Banyak tangan akhirnya ada biaya lebih," tandasnya. 


Editor : Ahmad Sayuti