Dorong Efisiensi dan Transparansi Pemilu, Komisi II DPR Dukung E-Voting 2029: Solusi Digital Hadapi Tantangan Demokrasi di Era Industri 4.0

INILAHKORAN, Bandung – Penggunaan teknologi digital dalam Pemilu bukan lagi sebatas wacana. Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, menilai bahwa penerapan sistem electronic voting atau E-Voting pada Pemilu 2029 dapat menjadi terobosan besar dalam meningkatkan Efisiensi, transparansi, serta mengurangi celah kecurangan dalam proses pemilihan umum di Indonesia.

Menurutnya, e-voting mampu memangkas waktu penghitungan suara secara signifikan dan menyediakan akses real-time bagi pemilih serta pengawas pemilu. Dengan begitu, praktik manipulasi suara yang kerap terjadi dalam pemilu konvensional bisa diminimalisasi.

“Ini akan mengikis keruwetan dan praktik manipulasi suara yang menjadi problem pemilihan dari masa ke masa,” ujar Eka Widodo—yang akrab disapa Edo—dikutip dari ANTARA.

Lebih dari sekadar soal transparansi, Edo juga menyoroti sisi efisiensi anggaran. Ia mengungkap bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 telah menyedot anggaran besar mencapai Rp71,3 triliun, ditambah dana tambahan untuk pemungutan suara ulang (PSU) sekitar Rp1 triliun. Ini meningkat drastis sebesar 57,3 persen dibanding Pemilu Serentak 2019 yang hanya memakan biaya Rp45,3 triliun.

“Anggaran ini naik 57,3 persen dibanding pemilu serentak 2019 Rp45,3 triliun. Sebelumnya saya meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) audit total namun belum menerima hasilnya,” imbuhnya.

Edo menegaskan, di tengah kemajuan teknologi digital, sudah saatnya sistem demokrasi Indonesia ikut berevolusi. Ia menilai e-voting sangat relevan dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 dan sejalan dengan visi Making Indonesia 4.0, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2018.

“Dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0, berbagai sektor pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pemilu harus adaptif berbasis digital,” tegasnya.

Dukungan terhadap e-voting ini pun sejalan dengan pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (5/5/2025), yang membuka kemungkinan diterapkannya sistem digital ini pada Pemilu 2029 mendatang.

Edo menyambut baik wacana tersebut, dengan harapan bahwa e-voting dapat menarik minat generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Ia berargumen bahwa generasi digital native lebih akrab dengan teknologi dan akan merasa lebih terlibat dengan proses pemilu jika metode yang digunakan juga digital.

“Kita bisa belajar kepada negara-negara yang sukses menggelar pemilu dengan cara e-voting seperti Amerika Serikat, Australia, India, Brasil, dan Estonia yang dikenal sebagai salah satu negara yang paling maju dalam penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan, termasuk e-voting,” tuturnya.

Estonia bahkan disebut sebagai salah satu negara yang paling maju dalam pemanfaatan teknologi digital untuk pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan e-voting yang aman, cepat, dan terpercaya.

Lebih lanjut, Edo menekankan pentingnya memastikan bahwa penyelenggara pemilu mendatang adalah figur-figur profesional di bidang teknologi informasi. Ia menegaskan DPR RI akan mengawal ketat proses rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru.

“Kita akan kawal para penyelenggara pemilu mendatang adalah sosok-sosok yang menguasai beberapa aspek penting seperti keamanan sistem, privasi pemilih, dan aksesibilitas bagi semua pemilih, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau tidak familiar dengan teknologi,” pungkasnya.***