DPMD Jabar Tegaskan Kompensasi Penutupan Tambang Bogor Pasti Didistribusikan, Minta Warga Bersabar

INILAHKORAN.ID - Ribuan masyarakat dari Kecamatan Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, pada Senin 12 Januari 2026 lalu, menuntut kejelasan nasib mereka setelah tambang ditutup.

Mereka meminta tambang dibuka kembali, karena menjadi sumber utama penghidupan mereka dan sekaligus menagih janji Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mengenai kompensasi atas ditutupnya tambang di kawasan tersebut secara sementara, menunggu hasil kajian rampung.

Di mana kala itu, Dedi Mulyadi menjanjikan Rp3 juta per bulan, dengan rencana kompensasi diberikan selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak penutupan tambang, dengan total keseluruhan Rp9 juta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar, Ade Afriandi mengatakan, implementasi dari Surat Edaran Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025, terkait kompensasi bagi warga terdampak penutupan sementara tambang di kawasan Parungpanjang, Cigudeg dan Rumpin masih berjalan.

Ade menegaskan, kompensasi tersebut pasti diberikan kepada masyarakat terdampak penutupan tambang. Prosesnya kata dia, secara bertahap berdasarkan usulan yang masuk dan telah diverifikasi faktual.

Tahap pertama kata dia, sudah diberikan kepada 928 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Parungpanjang untuk kompensasi satu bulan. Kemudian berlanjut di tahap kedua, disalurkan kepada 2.010 KK dari sebagian desa yang ada di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin. Di mana penyalurannya telah dilakukan pada Desember 2025 lalu.

Setelah selesai menyalurkan kompensasi kepada 2.938 KK, pihaknya kembali mendapatkan usulan. Hasilnya, ada 6.216 KK yang terverifikasi untuk mendapat bantuan serupa. Kemudian masuk lagi data tambahan, sebanyak 9.077 KK.

Tambahan yang masuk tersebut, 15.293 KK akan disalurkan secepatnya, karena mereka kata Ade, belum menerima kompensasi sama sekali.

"Mereka yang belum menerima penyaluran bantuan di Desember, ini digeser ke 2026. 6.216 itu sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. Kemudian yang 9.077 itu masih berproses pemberitahuan ke Inspektorat (untuk) semacam review dan nanti diajukan untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur," kata Ade saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Rabu 14 Januari 2026.

Maka dari itu, dia meminta kepada masyarakat tiga kecamatan yang terdampak penutupan tambang dan berhak menerima kompensasi tersebut, untuk sabar karena penyaluran bantuan sosial pasti akan diberikan.

"Tidak perlu khawatir. Prosesnya sedang berjalan. Jangan terprovokasi bahwa ini (kompensasi) tidak helas. Jangan khawatir, karena Pemprov tidak mungkin meninggalkan yang 15 ribuan itu dan hanya menyelesaikan yang 2.938 KK," ucapnya.

Sebab, warga dari 19 desa Kecamatan Rumpin, Parungpanjang dan Cigudeg yang terdampak penutupan tegas dia, pasti mendapatkan kompensasi.

Ade pun juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, pihak kecamatan dan pemerintah desa, untuk membantu menyampaikan bahwa yang akan mendapatkan kompensasi dalam waktu dekat adalah 15.293 KK yang belum menerima bantuan pada Desember 2025 lalu.

Di mana nantinya kompensasi tersebut akan masuk dalam belanja langsung DPMD Jabar. ***