DPR Makin Keras, Pernyataan Ketua Umum PBNU Nggak Jelas!

INILAHKORAN, Jakarta – DPR makin keukeuh menjalankan Pansus Haji. Mereka menilai pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tak jelas dasarnya.

Anggota Pansus Haji DPR, John Kennedy Azis, mengatakan saat ini yang lebih penting adalah memastikan pansus bekerja untuk perbaikan pelayahan haji.

“Daripada melayani pernyataan Ketua Umum PBNU yang tidak jelas landasannya,” kata John Kennedy Azis, anggota Pansus Haji DPR di Jakarta, Rabu 31 Juli 2024.

John Kennedy Azis mengatakan bahwa carut marut pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tidak ada kaitannya dengan organisasi keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dia mengatakan bahwa pembentukan Pansus Haji tersebut dibentuk untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan haji. 

Ia pun membantah adanya anggapan bahwa pembentukan Pansus Haji itu dilakukan untuk menyerang PBNU.

“Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang menurut saya carut marut, adalah pembagian kuota haji yang melanggar Undang-undang dan juga melanggar kesepakatan,” katanya.

Dia ingin dengan adanya Pansus Haji, mekanisme ibadah haji bisa berjalan semestinya dan sesuai prosedur yang ada. 

Pasalnya, dia menilai mekanisme proses ibadah haji yang sejauh ini justru semakin carut marut, mulai dari antrean jamaah hingga kualitas makanan saat beribadah.

“Jangan orang baru antre empat tahun sudah bisa berangkat haji karena sesuatu. Sementara orang yang antre belasan, bahkan puluhan tahun, tidak berangkat. Jadi itu yang harus kami rapikan,” ucap dia.

Pada Minggu (28/7), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulir-nya Pansus Angket Haji 2024, sehingga ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.

Yahya berpendapat keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji. (*)