KERAS! Diduga Sindir Staquf, Muhaimin: Pansus Haji Tak Ada Hubungan dengan PBNU Atau PKB, Paham!

INILAHKORAN, Jakarta – Muhaimin Iskandar meluruskan soal Pansus Angket Haji. Diduga dia menyindir Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menegaskan Pansus Angket Haji berawal dari Komisi VIII yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama.

Komisi VIII, sebut Muhaimin Iskandar minta data dan keterangan mengenai penyelenggaraan haji tahun 2024, tapi mereka merasa tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai.

“Ketertutupan Kemenag membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket,” tegasnya melalui akun Twitternya, @CakimiNOW seperti yang dilihat Senin 29 April 2024 pagi.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu terutama menyorot penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antre berpuluh tahun.

“Jadi, ini murni urusan pekerjaan Komisi VIII yang meminta Pansus Angket Haji,” tegasnya.

Dia meminta semua pihak fokus apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji (atau tidak).

“Gak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!” tutupnya.

Pernyataan Muhaimin Iskandar ini diduga erat diarahkan kepada Ketua Umum PBNY, Yahya Cholil Staquf. Sebab, sebelumnya Staquf sempat mempersoalkan Pansus Angket Haji 2024.

Dia mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Pansus Angket Haji 2024 sehingga ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.  

“Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini,” ujar Staquf menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta, Minggu.  

Dia berpendapat keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.

Sejauh ini, katanya, dia juga masih bertanya-tanya mengenai latar belakang pembentukan pansus tersebut, yang disetujui pembentukannya saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa lalu (9/7).

“Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada kita. Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan," kata Yahya Cholil Staquf.

Dia menyatakan bahwa masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana kinerja penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini, termasuk jamaah Nahdlatul Ulama yang mengikuti ibadah pada 2024.

"Banyak orang yang bisa ditanyai, kalau perlu bikin survei," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa izin rapat Pansus Angket Haji sudah ditandatangani olehnya. Pelaksanaan rapat sendiri masih menunggu anggota DPR RI, yang masih banyak berada di daerah dalam masa reses ini.

Penunjukan Ketua Pansus Angket Haji sendiri akan dibicarakan secara internal mereka tanpa campur tangan pimpinan DPR RI.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga menyebutkan siap mengikuti setiap proses evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024. (*)