Prabowo Ingin Koalisi Permanen hingga 2029: Upaya Menjaga Stabilitas Pemerintahan dan Percepatan Pembangunan

INILAHKORAN, Bandung – Presiden Prabowo Subianto meminta partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk tetap bersatu dalam koalisi permanen hingga tahun 2029.

Permintaan ini disampaikan dalam acara silaturahmi KIM Plus di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2024.

Keinginan Prabowo ini diungkap oleh beberapa ketua umum partai dan pengurus partai yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Prabowo menegaskan bahwa persatuan adalah kunci utama dalam menjalankan pemerintahan.

"Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan, dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen menjadi perkuatan dan percepatan pembangunan," ujar Muhaimin dikutip dari ANTARA.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. Ia mengungkapkan bahwa Presiden meminta agar partai-partai pendukung pemerintah tetap solid dan terus bekerja sama dalam koalisi permanen.

"Ya lanjut dan selama-lamanya," kata Raja Juli singkat menegaskan komitmen koalisi ini.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman juga membenarkan bahwa Presiden Prabowo menginginkan koalisi ini tetap terjaga hingga akhir masa kepemimpinannya.

"Ya Presiden meminta itu," kata Benny.

Partai-partai yang tergabung dalam KIM Plus saat ini merupakan pendukung utama pemerintahan Prabowo-Gibran untuk periode 2024–2029.

Dengan adanya usulan koalisi permanen ini, Prabowo berharap stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan dapat terjaga, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan dengan lebih lancar.

Langkah ini juga menegaskan strategi politik Prabowo dalam membangun pemerintahan yang kuat, didukung oleh koalisi besar yang solid.

Jika koalisi ini bertahan hingga 2029, maka akan menjadi salah satu bentuk kerja sama politik paling stabil dalam sejarah pemerintahan Indonesia pasca-reformasi.***