Cak Imin Tegaskan Kolaborasi BUMDes dan Koperasi Merah Putih Kunci Gerak Ekonomi Desa

Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi dari akar rumput.

Cak Imin Tegaskan Kolaborasi BUMDes dan Koperasi Merah Putih Kunci Gerak Ekonomi Desa
Cak Imin Tegaskan Kolaborasi BUMDes dan Koperasi Merah Putih Kunci Gerak Ekonomi Desa

INILAHKORAN, Bandung – Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi dari akar rumput.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin.

“Kolaborasi BUMDes dan Koperasi Merah Putih harus menjadi kekuatan ekonomi akar rumput. Dengan sinergi ini, kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Cak Imin dikutip dari RRI.co.id.

Menurutnya, selama satu dekade terakhir, BUMDes telah aktif beroperasi di lebih dari 60.000 desa di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Koperasi Merah Putih hadir sebagai gerakan ekonomi baru yang membawa semangat gotong-royong dan kemandirian warga desa.

Cak Imin menyebut, inisiatif penguatan kerja sama antara dua entitas ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia berharap, sinergi antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih dapat memberikan dampak ekonomi yang tidak hanya bersifat akumulatif, tetapi juga eksponensial.

“Inisiatif ini mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo. Kolaborasi keduanya diharapkan tidak hanya menghasilkan kinerja akumulatif, tapi eksponensial,” tegasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin menekankan pentingnya peran pihak eksternal dalam mendukung keberhasilan program ini.

Ia menilai karakteristik BUMDes dan Koperasi Merah Putih yang berbasis pada pemberdayaan menjadikan keduanya sangat inklusif dan terbuka terhadap pendampingan dari berbagai pihak.

“Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui pelatihan, KKN, riset, hingga penguatan kapasitas. Sementara pihak swasta dan BUMN bisa membuka akses pembiayaan dan peningkatan literasi keuangan yang terstandar,” jelasnya.***


Editor : Yosep Saepul Ramadan