DPRD Dorong Penambahan Jumlah RSUD di Jabar

INILAH, Bandung- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti keberadaan rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang dinilai masih minim. Selain hanya memiliki 6 rumah sakit, peta sebarannya pun belum merata. 

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengatakan, sebenarnya pihaknya telah mendorong pihak eksekutif agar meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah jauh dari pusat kota. Menambah RSUD adalah salah satu yang diusulkan oleh pihaknya.

“Semestinya, Dinas Kesehatan Jawa Barat juga proaktif meminta gubernur agar RSUD provinsi ditambah. Itu agar health coverage warga Jawa Barat bisa terlayani. Sekarang (RSUD milik provinsi) baru ada enam, di antaranya RSUD Pameungpeuk Garut, RSUD Al Ihsan Kabupaten Bandung, dan RSUD di Jampang Kulon Sukabumi,” ujar Asep, Selasa (5/11/2019).

Menurut dia, dengan jumlah masyarkat dimiliki Jabar idealnya terdapat 10 hingga 15 RSUD untuk mengurangi beban RSUD provinsi yang sudah eksisting dalam melayani hak dasar kesehatan warga. Dengan lebih sedikitnya beban pelayanan kesehatan di RSUD provinsi ini, diharapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pun akan lebih meningkat.

“Kalau sekarang kan kacau, kurang bisa optimal karena jumlah warga yang harus dilayaninya pun sangat banyak,” katanya.

Karena itu, dia mendorong agar Pemprov Jabar dapat menyediakan RSUD provinsi di lokasi-lokasi yang belum dibangun RSUD oleh kota/kabupaten di Jawa Barat. Asep mencontohkan, pada RSUD di wilayah Bogor harus melayani 2 juta penduduk.

“Hak mendasar masyarakat di bidang kesehatan harus terus dioptimalkan. Seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui kebijakannya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, lebih memprioritaskan pemenuhan hak dasar masyarakat, jangan mengalokasikan anggaran untuk program pupujieun yang dampaknya kurang dirasakan masyarakat,” pungkasnya. 

Lebih lanjut, Asep juga menyoroti bantuan keuangan yang disalurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk RSUD provinsi. Salah satunya, bantuan keuangan untuk RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut yang hanya diberi kucuran dana Rp 5 miliar untuk meng-cover biaya kesehatan warga miskin. 

Menurut dia, jumlah tersebut masih cenderung minim mengingat banyaknya klaim biaya berobat di RSUD Pameungpeuk tersebut. Sehingga anggaran itu hanya mampu bertahan hingga Juli. Dengan begitu wajar bilamana anggaran itu cepat habis.

"Toh masyarakat miskin (yang ditanggung pemerintah) berobatnya juga banyak. Ya tambah dong (anggarannya), itu kan untuk kepentingan masyarakat, terutama bagi warga yang menggunakan SKTM (surat keterangan tidak mampu) yang bukan peserta BPJS Kesehatan PBI. Pemerintah wajib hadir di tengah masyarakat. Ini urusannya untuk kemanusiaan,” tutur Asep.

Dia mengatakan, saat ini alokasi anggaran untuk Dinas Kesehatan mencapai Rp 1,9 triliun dari APBD Jawa Barat dibandingkan dengan alokasi untuk Dinas Pendidikan sebesar Rp 1,1 triliun. “APBD saja Rp 46 triliun, PAD berapa peningkatannya?Pemprov Jabar seharusnya memprioritaskan untuk urusan kemasyarakatan,” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Berli Hamdani mengatakan pihaknya sedang melakukan taraf kajian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penambahan RSUD Provinsi. Selain itu, kajian penambahan RSUD ini pun akan disetarakan dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber lainnya yang sah.

Saat ini, lanjut Berli, pihaknya pun terus mendorong RSUD provinsi yang sudah eksisting untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sumber daya rumah sakit tersebut.

“Khusus peningkatan layanan health coverage warga Jabar, layanan Kesehatan Semesta kita akomodir melalui Layanan Layad Rawat dan Sistem Rujukan Terpadu secara berjenjang,” ujar Berli. (Rianto Nurdiansyah)