DPRD Jabar Desak Keputusan Nasib BIJB Kertajati, Opsi Tukar Aset hingga Dikelola Pusat Dibuka

INILAHKORAN.ID — DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak pemerintah provinsi segera mengambil keputusan strategis, terkait masa depan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, yang hingga kini belum menunjukkan kinerja optimal.

Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana mengungkapkan, saat ini terdapat sejumlah opsi kebijakan krusial yang tengah dikaji Pemprov Jabar untuk menyelamatkan nilai ekonomi dan fungsi pelayanan BIJB. Di antaranya, skema tukar guling aset dengan Pemerintah Pusat terkait Bandara Husein Sastranegara, pemanfaatan BIJB sebagai markas militer, hingga penyerahan pengelolaan bisnis kepada Pemerintah Pusat, termasuk peluang kerja sama dengan PT Angkasa Pura.

“BIJB merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang hingga saat ini belum dapat beroperasi secara optimal. Setiap tahun masih membutuhkan dukungan dana operasional dari APBD. Jika tidak segera diambil langkah kebijakan yang tepat, maka nilai aset BIJB berpotensi terus mengalami penurunan,” ujar Jajang dikutip Jumat 23 Januari 2026.

Menurutnya, ketidakpastian arah kebijakan BIJB tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Selain membebani keuangan daerah, kondisi tersebut juga berimplikasi pada layanan transportasi udara bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya wilayah Bandung Raya yang masih membutuhkan bandara dengan konektivitas memadai.

Di sisi lain, Jajang menegaskan bahwa kewenangan penerbangan berada di tangan Pemerintah Pusat, sehingga penyelesaian persoalan BIJB tidak bisa dilakukan sepihak oleh daerah.

“Harapannya ada langkah konkret dari Pemerintah Pusat. Harus ada duduk bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar BIJB dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk kepentingan komersial maupun pelayanan publik, serta tetap memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.

Komisi III DPRD Jabar juga menegaskan komitmennya untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD, termasuk BIJB Kertajati. Evaluasi itu dinilai penting sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan daerah dan peningkatan akuntabilitas keuangan Pemprov Jawa Barat. (Yuliantono)