Nasib BIJB Kertajati di Ujung Negosiasi, Dedi Mulyadi Sebut Pengambilalihan Kemenhan

INILAHKORAN.ID - Masa depan Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati memasuki babak baru. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan, peluang pengelolaan bandara itu besar kemungkinan beralih ke Kementerian Pertahanan.

Dedi Mulyadi menyebut, potensinya bahkan sudah mencapai 90 persen. Meski sejauh ini belum ada keputusan final, terkait pemanfaatan komersial BIJB Kertajati. 

"Sampai sekarang belum (ada kepastian komersil). Ya kita nunggu saja karena itu kan keputusan pemerintah pusat," kata Dedi saat ditemui di Kota Bandung, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, pembahasan saat ini tidak lagi berkutat pada peluang pengambilalihan, melainkan menyangkut mekanisme transisi yang harus disepakati antara pemerintah pusat dan Pemprov Jabar.

"Tetapi kecenderungan bahwa itu menjadi pengelolaannya di bawah Kemenhan itu sangat kuat, sudah mendekati 90 persen," ujarnya.

Dedi menjelaskan, terdapat sejumlah persoalan strategis yang harus diselesaikan, sebelum proses pengalihan pengelolaan BIJB Kertajati dapat direalisasikan. Salah satunya terkait status aset bandara, yang dibangun dengan investasi besar dari Pemprov Jabar.

Selain itu, persoalan kewajiban keuangan juga menjadi perhatian utama. Pemprov Jabar masih harus memastikan skema penyelesaian utang, selama tata kelola BIJB Kertajati berlangsung.

"Tinggal negosiasinya bagaimana status asetnya, bagaimana hutang yang ditimbulkan karena pengadaan aset itu? Kan masih punya hutang ke Bank Jateng," tuturnya.

Tak hanya itu, Dedi menyoroti perlunya kejelasan mengenai nasib investasi yang selama ini telah ditanamkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke BIJB. Ia menilai, harus ada formula yang jelas terkait penghitungan nilai investasi daerah, serta bentuk kompensasi yang akan diberikan pemerintah pusat apabila pengelolaan bandara resmi dialihkan.

"Terus bagaimana investasi pemerintah provinsi yang sudah diberikan nanti dihitungnya apa? Nanti kemudian bentuk kompensasinya dari pemerintah pusat apa terhadap Provinsi Jawa Barat? Sistem tuker-tukerannya bagaimana," katanya.

Di tengah menguatnya wacana pengelolaan BIJB oleh Kementerian Pertahanan, Dedi memastikan keberadaan Bandara Husein Sastranegara di Bandung tidak akan terdampak dan akan berjalan sesuai rencana.

"Kalau (Bandara) Husein Sastranegara sih tidak akan terganggu," tegasnya.

Sebelumnya, Dedi menyebut nasib BIJB Kertajati akan ditentukan pada medio Juni 2026, seiring menguatnya rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara atas permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Meski masa depan layanan komersial Kertajati masih menunggu keputusan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah opsi pemanfaatan lain agar bandara tersebut tetap produktif.

Salah satu yang tengah didorong adalah pengembangan Kertajati sebagai pusat logistik nasional dan kawasan industri penerbangan. Bandara yang memiliki landasan pacu panjang itu juga diproyeksikan menjadi lokasi maintenance, repair, and overhaul (MRO) atau perawatan pesawat, termasuk untuk armada Hercules.

Skema tersebut dinilai lebih sesuai dengan karakteristik dan kapasitas lahan yang dimiliki Kertajati, sekaligus membuka peluang investasi baru di sektor aviasi dan logistik.

Hasil pembahasan antara Pemprov Jabar dan Kementerian Perhubungan pada pertengahan Juni mendatang akan menjadi penentu arah kebijakan dua bandara strategis tersebut.