Dedi Mulyadi Tegaskan Tukar Guling Bandara Kertajati-Husein Belum Diputuskan

INILAHKORAN.ID - Wacana tukar guling pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, dengan Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung belum beranjak dari tahap pembahasan awal.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, hingga kini belum ada keputusan, karena skema tersebut menyangkut kewenangan lintas kementerian dan kepentingan fiskal jangka panjang daerah.

Menurut Dedi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu kesepakatan dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan), yang memiliki otoritas atas Bandara Husein Sastranegara karena berada di kawasan militer.

“Tindak lanjutnya kita tunggu kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat, dengan Kemenhan dan Danantara persoalan bagaimana status Bandara Kertajati, dan bagaimana status Bandara Husein,” ujar Dedi, dikutip Rabu 4 Februari 2026.

Isu tukar guling bandara mencuat bukan tanpa sebab. BIJB Kertajati, yang sepenuhnya merupakan aset Pemprov Jabar, hingga kini belum beroperasi optimal. Di sisi lain, biaya operasional bandara tersebut terus menjadi beban rutin APBD, terutama menjelang penyusunan anggaran 2026 yang dinilai semakin ketat.

Dalam konteks itu, Pemprov Jabar telah menggelar pertemuan awal dengan PT Angkasa Pura (AP) II selaku pengelola bandara. Pertemuan tersebut membahas arah pengelolaan dua bandara strategis di Jawa Barat, sekaligus membuka opsi penataan ulang peran pusat dan daerah.

Dedi menegaskan, pembahasan mengenai Bandara Husein Sastranegara tidak bisa dipisahkan dari kewenangan Kemenhan. Sementara BIJB Kertajati berada sepenuhnya di bawah kendali Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga skema pengelolaannya menjadi isu krusial dalam menjaga kesehatan fiskal daerah.

Ia memastikan, komunikasi dengan pemerintah pusat dan lintas kementerian akan segera ditingkatkan untuk mencari titik temu yang paling rasional bagi daerah.

“Minggu depan sudah mulai keliling, bahas ini,” ucapnya.

Sebelumnya, di tengah berkembangnya spekulasi, Dedi meluruskan isu penjualan aset. Ia menegaskan Pemprov Jabar tidak memiliki rencana menjual saham BIJB Kertajati. Skema yang dibahas bukan pelepasan kepemilikan, melainkan pertukaran pengelolaan aset antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Jadi begini, pemerintah pusat, Pak Presiden itu melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat, di mana setiap tahun harus mengeluarkan biaya,” jelasnya.

Dedi secara terbuka mengakui, hingga saat ini belum ada kepastian bahwa BIJB Kertajati mampu menghasilkan pendapatan yang sebanding dengan biaya operasional yang terus dikeluarkan setiap tahun. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola bandara, termasuk membuka ruang peran yang lebih besar bagi pemerintah pusat.***