DPRD Kota Bogor Perjuangkan Biaya Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Guru PAUD Ditanggung APBD

INILAHKORAN, Bogor - DPRD Kota Bogor memperjuangkan agar biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan guru PAUD bisa ditanggung APBD.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar mengatakan, biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan guru PAUD itu diusulkan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Bogor.

"Nantinya, bantuan biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan guru PAUD tersebut akan berbentuk BOP PAUD (Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini)," kata Karnain di gedung DPRD Kota Bogor, Selasa 1 Maret 2022.

Baca Juga: ini Strategi Polres Bogor Atasi Kemacetan di Puncak Saat Libur Panjang Pekan Ini

Dia memaparkan, pada APBD TA 2023 nanti pihaknya akan mencoba menyampaikan aspirasi sesuai harapan Himpaudi Kota Bogor.

"Agar komunitas di tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diakomodir dengan alokasi anggaran yang bisa memungkinkan kepesertaannya terakomodir di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tambahnya.

Karnain menjelaskan, langkah ini dilakukan usai menyaksikan penyaluran manfaat BPJS Ketenagakerjaan dirasakan dua guru PAUD yang diserahkan Kabid Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan Bogor Pandu Aria.

Baca Juga: Cari Potensi Sumber Air Baku, Tirta Pakuan Telusuri Kalibaru

Sementara itu, Ketua Himpaudi Kota Bogor Srie Harniasih menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Bogor yang menjamin anggota Himpaudi Kota Bogor untuk menerima manfaat JKM sebesar Rp42 juta. Padahal, anggotanya tersebut baru dua hari menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Srie memaparkan, hingga saat ini dari 1.043 guru PAUD itu masih ada sekitar 300-400 tenaga pendidik yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Semoga, di anggaran tahun berikutnya kami mendapatkan bantuan dari DPRD Kota Bogor agar kami bisa mendapatkan fasilitas perlindungan diri bagi seluruh tenaga pendidik PAUD Kota Bogor," harap Srie. (Rizki Mauludi)