DPRD Tolak RSUD Kota Bogor Diambil Alih Pemprov Jabar, Sarankan Perbaikan Manajemen

INILAHKORAN, Bogor - Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy angkat suara terkait wacana Pemprov Jawa Barat mengambil alih pengelolaan RSUD Kota Bogor. 

Rusli menegaskan, RSUD Kota Bogor hasil perjuangan bersama Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor. Hal yang perlu dilakukan adalah perbaikan dalam manajemen.

"Sebagai pimpinan kami melihat situasi dan kondisi RSUD Kota Bogor, dari Jawa Barat tentunya ada rasa prihatin, mungkin. Sehingga reflek karena kecintaannya terhadap layanan kesehatan," ungkap Rusli kepada INILAHKORAN pada Minggu 14 September 2025.

Rusli melanjutkan, tetapi tentunya semua tujuannya baik, tapi perlu dilihat juga bahwa Pemerintah dan DPRD Kota Bogor memperjuangkan RSUD Kota Bogor tidaklah mudah.

"Begitu luar biasanya, sehingga proses perjalanan hingga hari ini betul-betul perjuangan. Hasilnya banyak dirasakan oleh masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya. Kami hanya mempunyai satu-satunya RSUD, harapan kami malah RSUD itu ditambah," terang politisi Golkar ini.

Rusli menjelaskan, tentu harapan pihaknya dengan situasi hari ini, RSUD Kota Bogor tetap dikelola Pemkot Bogor.

"Ya, ini menjadi tugas kita bersama RSUD menjadi perhatian tapi layanan dasar menjadi skala prioritas. Karenanya Pemkot dan DPRD Kota Bogor perlu menyikapi RSUD harus kembali baik lagi, harus stabil lagi dan RSUD menjadikan layanan prima untuk masyarakat," jelasnya.

"Kita jaga RSUD sama-sama dan itu menjadikan RSUD sebuah tolak ukur dan ini sangat diperlukan di Kota Bogor. Insyaallah dengan Kerendahan hati kita jaga bersama-sama RSUD Kota Bogor," tambah Rusli.

Rusli memaparkan, perihal rekomendasi dari pihaknya adalah harus timbul kesadaran dari struktural dan harus timbul kesadaran bagi semua yang mengabdi untuk RSUD Kota Bogor. 

"Perbaikan manajemen jelas, didalam posisi dasar hukum ada namanya Rencana Bisnis Anggaran, itu harus betul-betul dicermati sekali. Kedepan RSUD Kota Bogor harus dalam kondisi baik dan targetnya tidak bisa lama. Saya meyakini janji Direktur RSUD Kota Bogor, satu atau dua tahun lagi RSUD akan kembali baik. Semua masalah bisa selesai dan layanan untuk masyarakat tetap berjalan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Abdul Kadir Hasby Alatas menuturkan pihaknya menyepakati pengambil alihan pengelolaan RSUD Kota Bogor ke Provinsi Jawa Barat. Tentunya selama ada kajian yang baik terukur dan terarah. 

"Tentunya ada pertimbangan yang matang, kami sejalan dengan Wali Kota Bogor Dedie A Rachim kaitan kondisi RSUD saat ini yang kita ketahui bersama. Perlu adanya kajian komprehensif, yang terpenting secara fiskal RSUD ini sudah BLUD atau mandiri. Kedepan sehingga tidak ada kendala-kendala lagi," pungkasnya.