Duh, Jabar masuk Lima Provinsi Terkumuh

INILAH, Bandung-Provinsi Jawa Barat masuk dalam lima daerah paling kumuh di Indonesia bersama Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan luas 1.942,18 hektar. Kota Bandung, menjadi daerah di Jabar yang memiliki kawasan kumuh terluas, yaitu 1.400 hektar.

Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Barat Dirjen Ciptakarya Kementerian PUPR Feriqo Asya Yogananta mengatakan masuknya Jabar sebagai daerah paling kumuh lantaran memliki jumlah kepadatan penduduk dan luas wilayah yang besar. 

Adapun kategori kawasan paling kumuh tersebut di mulai dari kumuh ringan, sedang hingga kumuh berat. Kendati begitu, data yang masuk terkait kawasan terkumuh itu didasari dari surat keputusan (SK) kepala daerah masing-masing. 

"Jadi kawasan kumuh itu yang menentukan adalah kabupaten/kota nya sendiri, kami disini hanya untuk memperbaiki kawasan kumuh tersebut menjadi tidak kumuh," ujar Feriqo dalam acara Lokakarya kota tanpa kumuh (kotaku), di hotel Grand Asrelia, Kota Bandung, Selasa (29/10/2019). 

Adapun untuk tahun ini, anggaran penanganan kawasan kumuh di Jawa Barat melalui Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) berjumlah Rp314,5 milyar. Angka tersebut meningkat disandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai sejumlah Rp223,9 miliar.

"Dari tahun 2017 kota kumuh di Jawa Barat mencapai 4.474,79 Hektar, Program Kotaku memfasilitasi penanganan kumuh yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota dan 467 Kelurah/Desa, dengan luasan kumuh 4.148,57 hektar sudah terselesaikan seluas 2.206,39 hektar," paparnya. 

Adapun anggaran Rp314,5 tersebut untuk menangani 1.942,18 hektar. Meski begitu, dia tidak dapat memastikan jumlah luasan kawasan kumuh tersebut bisa selesai tahun ini karena berbagai faktor. 

"Bukan saya fesimis namun kita harus kembali hitung di akhir tahun nanti berapa pencapaian penanangan kawasan kumuh tahun ini," tuturnya. 

Sementara itu kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barst Dicky Saromi mengatakan, untuk kawasan kumuh yang ditangani oleh pemerintah provinsi sendiri sekitar kurang lebih 629 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. 

"Kalau yang luasannya di bawah 10 hektar itu menjadi menangam kami dan 10-15 hektar menjadi penanganan pemerintah pusat," ucapnya. 

Dicky mengatakan, soal anggaran untuk kawasan kumuh di Jabar akan meningkat dari sekitar Rp2 miliar menjadi sekitar Rp10 miliar pada 2020 nanti. Dia berharap  dengan naiknya jumlah anggar itu dapat memperkecil kawasan kumuh yang ada di Jawa Barat. 

"Karena jumlah kawasan kumuh terus bergerak namun kami berharap dapat memperkecil luasan kawasan kumuh di Jawa Barat," tuturnya. 

Pihaknya menargetkan dapat menuntaskan setengah kawasan kumuh di kabupaten/kota pada 2023 nanti. "Kalau kami di Jabar 2028 diharapkan tidak ada kumuh lagi. Kalau 2023 baru setengahnya lah kita harapkan," pungkasnya. (Riantonurdiansyah)